Netanyahu Perintahkan Militer Israel Duduki Kota Gaza, Abaikan Usulan Gencatan Senjata
- ANTARA
Tangerang – Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, pada Rabu (20/8) malam menginstruksikan militer untuk segera menduduki Kota Gaza, meski sebelumnya para mediator internasional telah menawarkan usulan gencatan senjata.
Dalam pernyataan di platform X, kantor Netanyahu menyebut bahwa sebelum keputusan itu diambil, ia sudah meminta militer mempercepat “jadwal perebutan benteng Hamas” dan menuntaskan operasi melawan kelompok perlawanan Palestina.
Mobilisasi 60 Ribu Tentara Cadangan
Di hari yang sama, militer Israel mulai mengirimkan panggilan kepada 60.000 tentara cadangan setelah Menteri Pertahanan Yoav Katz menyetujui pelaksanaan Operasi Gideon’s Chariots 2. Operasi ini merupakan kelanjutan dari serangan 16 Mei lalu, yang dinilai gagal menghancurkan Hamas dan membebaskan seluruh sandera.
Meski gagal mencapai target, pihak militer mengklaim telah menguasai 75 persen wilayah Gaza. Media lokal Yedioth Ahronoth melaporkan bahwa Kabinet Keamanan Israel akan menggelar rapat Kamis ini untuk memutuskan kelanjutan operasi pendudukan Kota Gaza.
Tekanan Politik dan Strategi Netanyahu
Menurut laporan media Israel, Netanyahu memandang pendudukan Gaza sebagai cara menekan Hamas agar menerima kesepakatan komprehensif sesuai syarat Tel Aviv, yakni:
pelucutan senjata Hamas,
pengasingan para pemimpinnya, dan
pengucilan kelompok itu dari pemerintahan Palestina di masa depan.
Channel 14 menyebut pasukan Israel sudah beroperasi di pinggiran Kota Gaza, termasuk kawasan permukiman Zeitoun dan Jabalia di Gaza Utara. Lima divisi militer dilaporkan akan dikerahkan penuh dalam operasi besar-besaran ini.
Usulan Gencatan Senjata Terabaikan
Sementara itu, mediator dari Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat terus berupaya menengahi kesepakatan damai. Hamas sudah menyetujui proposal gencatan senjata yang mencakup:
jeda pertempuran selama 60 hari,
pertukaran tahanan,
penarikan pasukan Israel secara bertahap, dan
peningkatan bantuan kemanusiaan.
Namun, Netanyahu menegaskan bahwa kebijakan Israel tetap tidak berubah. Ia menuntut pembebasan 50 sandera sekaligus sebelum menyetujui kesepakatan apa pun.
Krisis Kemanusiaan Gaza
Sejak agresi dimulai pada Oktober 2023, serangan Israel telah menewaskan lebih dari 62.100 warga Palestina. Jalur Gaza kini berada di ambang bencana kelaparan akibat blokade dan serangan tanpa henti.
Pada November 2024, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) bahkan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Israel juga tengah menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ).