Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa 'Indonesia Gelap', Ini Reaksi Prabowo

VIVA Tangerang – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menjelaskan bahwa Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menganggap unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai hal yang wajar dan merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang sehat. Namun, dalam kesempatan tersebut, Prasetyo mengingatkan agar masyarakat lebih bijaksana dalam menerima dan memahami informasi yang berkembang, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah.

"Menyampaikan pendapat itu hal yang biasa dalam sistem demokrasi," ujar Mensesneg menanggapi unjuk rasa mahasiswa Selasa kemarin yang menjadi sorotan, seperti dilansir dari Antara, Rabu 19 Februari 2025. Ia melanjutkan, hal tersebut merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang diakui dalam negara demokratis.

Lebih lanjut, Prasetyo mengajak masyarakat, termasuk para mahasiswa yang berunjuk rasa, untuk lebih berhati-hati dalam memahami informasi yang tidak selalu akurat atau berpotensi membingungkan terkait kebijakan pemerintah. Ia menjelaskan bahwa Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, telah menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah tidak akan berdampak pada anggaran beasiswa, biaya UKT (Uang Kuliah Tunggal), maupun pemecatan tenaga honorer.

"Kami mengimbau kepada mahasiswa agar lebih cermat dalam menerima informasi. Sejak Jumat lalu, Ibu Menteri Keuangan telah menjelaskan bersama dengan saya dan pimpinan DPR, bahwa kebijakan efisiensi ini tidak akan mempengaruhi sektor pendidikan. Program KIP (Kartu Indonesia Pintar), beasiswa, dan LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) tetap berjalan seperti biasa," ungkap Prasetyo.

Mensesneg menekankan bahwa semangat efisiensi yang diusung pemerintah bukan untuk merugikan masyarakat, tetapi untuk memangkas anggaran yang dianggap kurang produktif, seperti seminar, acara diskusi (FGD), dan kegiatan seremonial yang sudah terlalu banyak dilakukan. "Efisiensi ini bukan untuk mengganggu masyarakat, tetapi lebih kepada pengurangan kegiatan yang tidak memberikan dampak langsung pada kebutuhan rakyat. Saat ini, yang dibutuhkan adalah tindakan nyata," ujarnya.

Dalam kesempatan yang berbeda, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa efisiensi anggaran di kementerian/lembaga mencakup pemotongan terhadap aktivitas yang dianggap tidak esensial, seperti perjalanan dinas, seminar, dan kegiatan seremonial lainnya. Ia menegaskan bahwa sektor pendidikan, khususnya perguruan tinggi, tidak terpengaruh oleh kebijakan penghematan tersebut.

"Saya ingin menegaskan bahwa anggaran untuk beasiswa Kartu Indonesia Pintar tidak dipotong atau dikurangi. Kami memastikan bahwa mahasiswa yang menerima beasiswa KIP tetap dapat melanjutkan pendidikan mereka seperti biasa," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Jumat (14/2).