Yusril Ihza Mahendra: Sekitar 30 Persen dari APBN Kita Selama Ini Ternyata Bocor

VIVA Tangerang – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan alasan di balik kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada kementerian dan lembaga negara. Menurut Yusril, sekitar 30 persen dari anggaran yang tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diduga mengalami kebocoran dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melakukan efisiensi anggaran pada tahun 2025.

Pernyataan tersebut disampaikan Yusril setelah menghadiri pertemuan antara Presiden Prabowo dengan sejumlah hakim di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 20 Februari 2025. Yusril menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 yang mengarah pada penghematan pengeluaran negara yang dianggap tidak produktif.

"Kenapa dilakukan penghematan dan untuk apa uangnya dihemat itu. Presiden tegas mengatakan bahwa sekitar 30 persen dari APBN kita selama ini ternyata itu bocor. Tidak dapat dipertanggungjawabkan dan terlalu banyak pengeluaran untuk hal-hal yang sebetulnya tidak terlalu perlu dan mendesak," kata Yusril seperti dikutip dari Antara, Jumat 21 Februari 2025.

Menurut Yusril, keputusan Presiden Prabowo untuk mengurangi anggaran di berbagai bidang bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal dalam pembangunan Indonesia untuk lima tahun ke depan. Dengan melakukan efisiensi sebesar 30 persen dari APBN atau sekitar 20 miliar dolar AS, diharapkan dana tersebut dapat dialokasikan untuk mendanai berbagai program sosial dan proyek-proyek strategis.

Beberapa program yang akan dibiayai dengan dana hasil penghematan ini antara lain adalah program bantuan langsung kepada masyarakat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), serta pendanaan untuk sekitar 34 hingga 35 megaproyek yang akan dimulai pada tahun ini. Program-program ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan perekonomian Indonesia dalam jangka panjang. Presiden Prabowo berharap bahwa investasi pada megaproyek ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8 persen dalam lima tahun ke depan.

Yusril menambahkan, meskipun penghematan anggaran ini akan mempengaruhi beberapa sektor, seperti pengurangan biaya perjalanan dinas, pembelian alat tulis kantor, dan kegiatan seminar, dampak tersebut diperkirakan hanya akan terasa pada tahun-tahun pertama pemerintahan. Namun, dalam jangka panjang, kebijakan ini diharapkan akan memberikan dampak positif bagi kemajuan Indonesia. "Diharapkan pada tahun 2045, Indonesia akan benar-benar berada pada posisi negara maju," ujar Yusril.

Selain itu, Yusril juga menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran ini tidak akan mengganggu pelayanan publik, serta gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil. Program-program yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat tetap akan diprioritaskan. Presiden Prabowo juga menekankan agar efisiensi anggaran dilakukan pada program-program yang tidak bisa diukur dampaknya bagi kesejahteraan rakyat, seperti perjalanan luar negeri dan kegiatan yang bersifat seremonial.

Dengan langkah-langkah efisiensi yang diambil, Yusril berharap Indonesia dapat terus meningkatkan daya saingnya dan memperkuat posisinya sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Pada akhirnya, kebijakan ini diharapkan dapat mewujudkan tujuan jangka panjang Indonesia untuk menjadi negara maju pada tahun 2045.