5 Anggota DPR Dinonaktifkan Pasca Demo, Ini Daftarnya

VIVA Tangerang – Gelombang aksi demonstrasi yang marak dalam beberapa waktu terakhir berujung pada langkah tegas sejumlah partai politik. Lima anggota DPR RI resmi dinonaktifkan karena dianggap melontarkan pernyataan maupun melakukan tindakan yang menyinggung perasaan publik.

Keputusan ini diumumkan setelah Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat strategis bersama pimpinan lembaga negara dan ketua umum partai politik di Istana Kepresidenan Jakarta, Minggu (31/8). Dalam keterangannya, Presiden menegaskan partai politik sudah mengambil langkah konkret berupa pencabutan keanggotaan, pemotongan tunjangan, hingga penghentian sementara kunjungan kerja luar negeri bagi anggota dewan yang bersalah.

“Mulai Senin, 1 September 2025, anggota DPR yang terbukti menyampaikan pernyataan keliru akan dikenakan sanksi tegas. Pimpinan partai bersama DPR sepakat melakukan pemotongan tunjangan, moratorium kunjungan luar negeri, serta penonaktifan dari keanggotaan DPR RI,” ujar Prabowo.

Daftar Anggota DPR yang Dinonaktifkan

1. Ahmad Sahroni (NasDem)
   Wakil Ketua Komisi III DPR yang sempat dipindahkan ke Komisi I ini dicopot berdasarkan surat resmi DPP NasDem yang ditandatangani Ketua Umum Surya Paloh dan Sekjen Hermawi F. Taslim. Ucapan Sahroni dinilai melukai perasaan rakyat serta bertentangan dengan garis perjuangan partai.

2. Nafa Urbach (NasDem)
   Bendahara Fraksi NasDem yang duduk di Komisi IX juga dinonaktifkan. Partai menegaskan aspirasi rakyat harus menjadi prioritas, sehingga tindakan yang menyinggung publik dianggap sebagai pelanggaran serius.

3. Eko Patrio (PAN)
   Video dirinya berjoget dalam sidang tahunan MPR menuai kritik luas di media sosial. Meski sudah meminta maaf, DPP PAN tetap menonaktifkannya demi menjaga integritas partai dan kepercayaan masyarakat.

4. Uya Kuya (PAN)
   Bersama Eko Patrio, Uya Kuya juga dinonaktifkan karena dianggap melakukan tindakan tak pantas dalam forum kenegaraan. Ia telah menyampaikan permintaan maaf dan berjanji untuk memperbaiki diri.

5. Adies Kadir (Golkar)
   Wakil Ketua DPR RI periode 2024–2029 dicopot setelah pernyataannya soal kenaikan tunjangan DPR memicu kritik tajam. Walau sempat mengklarifikasi, DPP Golkar tetap memberikan sanksi demi menjaga disiplin organisasi.

Komitmen Partai dan Pesan Presiden

Langkah tegas dari partai politik ini diharapkan dapat meredam keresahan publik sekaligus memperkuat komitmen para wakil rakyat untuk lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat. Presiden Prabowo menegaskan, kebebasan berpendapat tetap dijamin undang-undang serta instrumen internasional, asalkan disampaikan secara damai dan bertanggung jawab.