Atasi Banjir di Kota Tangerang, Pemerintah Pusat Siap Kucurkan Dana Normalisasi Kali Angke

VIVA Tangerang – Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang dalam menangani persoalan banjir kini mendapat dukungan signifikan dari pemerintah pusat. Setelah melalui serangkaian koordinasi lintas sektor, termasuk dengan Pemerintah Provinsi Banten dan daerah-daerah tetangga, pemerintah pusat menyatakan kesiapannya untuk mengucurkan dana guna pembangunan fisik normalisasi Kali Angke, sebagai bagian dari solusi jangka panjang pengendalian banjir di Kota Tangerang.

Normalisasi Kali Angke: Proyek Strategis Atasi Banjir di Wilayah Rawan

Kepala Dinas PUPR Kota Tangerang, Taufik Syahzaeni, menyampaikan bahwa kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kali Angke dan Kali Sabi menjadi titik fokus normalisasi. Wilayah-wilayah terdampak seperti Kecamatan Pinang, Karang Tengah, Ciledug, Cipondoh, dan sekitarnya menjadi prioritas utama karena selama ini sering mengalami banjir akibat kapasitas aliran yang tidak memadai.

"Kami dalam proses koordinasi terakhir diminta segera menyelesaikan pembebasan lahan di sepanjang Kali Angke. Setelah itu, pemerintah pusat akan siap menggelontorkan dana untuk pelaksanaan konstruksi fisik," ujar Taufik seperti dilansir laman resmi Pemkot Tangerang, Selasa 15 Juli 2025.

Dalam proyek ini, Pemkot Tangerang bertanggung jawab atas proses pembebasan lahan menggunakan anggaran perubahan tahun ini. Sedangkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir akan ditangani oleh pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane.

Perkuat Infrastruktur Turap dan Perencanaan Teknis DED

Selain fokus pada normalisasi sungai, Pemkot Tangerang juga tengah menyusun Detail Engineering Design (DED) sebagai bagian dari rencana penguatan turap di sejumlah titik rawan. Hal ini dilakukan sebagai respons terhadap banjir yang terjadi karena rembesan dan limpasan air sungai akibat turap yang sudah tak mampu menahan volume air.

"Kami juga sudah memperbaiki turap-turap yang bocor dan rembes, serta melaporkannya ke pemerintah pusat dan provinsi karena ini menyangkut kewenangan lintas wilayah," jelas Taufik.

Langkah teknis ini ditujukan untuk mengatasi banjir musiman yang semakin tidak menentu, terutama menghadapi fenomena kemarau basah yang diperkirakan akan berlangsung hingga Oktober 2025.

Koordinasi Lintas Wilayah Jadi Kunci Sukses

Penanganan banjir di Kota Tangerang memang tidak bisa dilakukan secara sepihak. Diperlukan sinergi antara berbagai pihak, termasuk daerah tetangga seperti Kabupaten Tangerang dan DKI Jakarta yang juga terhubung dalam sistem sungai yang sama.

Pemkot Tangerang terus menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah pusat, provinsi, dan wilayah sekitar agar penanganan banjir tidak terhambat masalah kewenangan, teknis, maupun administratif.

“Kami terus melakukan monitoring pintu air, rumah pompa, dan kesiapan petugas di lapangan. Koordinasi harus terus berjalan agar realisasi solusi jangka panjang ini bisa segera dimulai,” tambah Taufik.

Penanganan Banjir Butuh Komitmen Bersama

Dukungan dari pemerintah pusat melalui alokasi anggaran pembangunan fisik diharapkan bisa mempercepat penanggulangan banjir secara permanen di Kota Tangerang. Warga pun diharapkan ikut berpartisipasi dalam menjaga kebersihan saluran air dan tidak membuang sampah ke sungai yang dapat memperparah banjir.