Presiden Prabowo Resmikan Kopdes Merah Putih: Solusi Ekonomi Kerakyatan dari Desa

Tangerang – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi meluncurkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) pada Senin, 21 Juli 2025. Inisiatif ini merupakan bagian dari Asta Cita ke-6, yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi lokal dan upaya menekan angka kemiskinan melalui penguatan sektor ekonomi pedesaan.

Menurut Hasan Nasbi, Kepala Komunikasi Kepresidenan, Kopdes Merah Putih adalah salah satu dari tiga strategi utama—atau yang disebut trisula pengentasan kemiskinan—yang diluncurkan sepanjang bulan Juli 2025. Trisula ini mencakup sektor kesehatan, pendidikan, dan sosial-ekonomi, dengan realisasi program berupa Cek Kesehatan Gratis Sekolah, Sekolah Rakyat, dan Kopdes Merah Putih.

Peluncuran Kopdes Merah Putih ini didasari oleh Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, yang menugaskan 13 kementerian, dua lembaga negara, serta pemerintah daerah dari tingkat provinsi hingga desa untuk berkolaborasi mewujudkan program ini secara menyeluruh.

Adita Irawati, Tenaga Ahli Utama di Kantor Komunikasi Kepresidenan, menyebutkan bahwa pada tahap awal ini akan diluncurkan 80.000 unit Kopdes, dengan 103 di antaranya menjadi model percontohan. Kisah sukses dari 103 Kopdes Merah Putih tersebut akan direplikasi ke wilayah lain dan ditargetkan mulai beroperasi penuh pada 28 Oktober 2025.

“Model awal ini akan diuji operasionalisasinya terlebih dahulu. Kami ingin memastikan bahwa koperasi yang dibentuk ini benar-benar berjalan efektif dan memberi dampak langsung bagi masyarakat,” jelas Adita.

Kopdes Merah Putih mengusung konsep koperasi modern yang berbasis kebersamaan, kemandirian, dan gotong royong. Tujuannya bukan hanya meningkatkan pendapatan masyarakat desa, tetapi juga menekan dominasi pinjaman online ilegal, tengkulak, dan rentenir yang selama ini membebani kehidupan petani dan pelaku usaha kecil.

Lebih jauh, koperasi ini akan memangkas rantai distribusi barang dan jasa, serta memberikan akses langsung kepada masyarakat terhadap kebutuhan pokok, layanan kesehatan, dan sarana penyimpanan hasil pertanian dan perikanan seperti cold storage.