Respons China atas Tarif Baru Indonesia-AS
- ANTARA
Tangerang – Pemerintah Tiongkok akhirnya memberikan respons resmi terkait kesepakatan tarif perdagangan terbaru antara Indonesia dan Amerika Serikat. Dalam konferensi pers di Beijing pada Rabu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menegaskan pentingnya penyelesaian sengketa ekonomi melalui dialog yang adil dan setara.
“Sikap kami konsisten, bahwa sengketa dagang dan ekonomi seharusnya diselesaikan lewat dialog dan konsultasi yang saling menghormati,” ujarnya.
Kesepakatan antara Indonesia dan AS tersebut mencakup penurunan tarif impor produk Indonesia ke Amerika menjadi 19 persen, dari sebelumnya 32 persen. Sebagai balasan, Indonesia menghapus seluruh tarif atas produk-produk asal AS.
Perjanjian ini dikukuhkan setelah adanya komunikasi langsung antara Presiden RI Prabowo Subianto dan mantan Presiden AS, Donald Trump. Lewat platform media sosialnya, Trump Social, Trump juga menekankan bahwa produk dari negara ketiga yang masuk melalui Indonesia ke AS dengan tarif lebih tinggi tetap akan dikenakan tambahan sesuai regulasi.
Tak hanya itu, Indonesia juga berkomitmen melakukan pembelian strategis dari AS, antara lain:
Energi senilai US$15 miliar
Produk agrikultur senilai US$4,5 miliar
Pembelian 50 unit pesawat Boeing, mayoritas tipe Boeing 777
Trump bahkan menyebut kesepakatan ini sebagai momen bersejarah karena untuk pertama kalinya, pasar Indonesia terbuka sepenuhnya untuk produk-produk Amerika Serikat. Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap rakyat Indonesia atas kerja sama dan upaya menyeimbangkan defisit perdagangan AS.
Sementara itu, terkait hubungan dagang China dan AS, kedua negara juga menyepakati penyesuaian tarif. Tiongkok akan menurunkan bea masuk produk AS dari 125% menjadi 10%, sedangkan AS menurunkan tarif untuk produk Tiongkok dari 145% menjadi 30%. Angka 30% tersebut terdiri dari tarif dasar 10% ditambah tarif tambahan 20% yang disebut sebagai sanksi atas dugaan keterlibatan China dalam perdagangan ilegal fentanil.
Namun, tarif balasan AS terhadap China belum dicabut sepenuhnya. Pemerintah AS hanya menangguhkannya selama 90 hari, hingga 12 Agustus 2025.
