Hadapi “Shutdown”, Gedung Putih Alihkan Dana Perumahan untuk Gaji Tentara AS
- ANTARA
VIVA Tangerang – Di tengah penutupan pemerintahan Amerika Serikat (government shutdown), Gedung Putih dikabarkan telah menemukan celah untuk tetap membayar gaji personel militer tanpa perlu persetujuan Kongres AS.
Menurut laporan Axios yang mengutip sumber pemerintahan, Kantor Manajemen dan Anggaran (Office of Management and Budget/OMB) berencana menggunakan dana sebesar 2,5 miliar dolar AS (sekitar Rp41,4 triliun) dari anggaran perumahan militer. Dana tersebut awalnya dialokasikan untuk tunjangan perumahan prajurit dalam rancangan undang-undang besar yang dikenal sebagai “One Big Beautiful Bill.”
Selain itu, OMB juga mempertimbangkan untuk mengambil 1,4 miliar dolar AS (sekitar Rp23,2 triliun) dari dana penelitian dan pengembangan pertahanan, serta 1,4 miliar dolar AS lainnya dari rekening pengadaan Departemen Pertahanan yang biasanya digunakan untuk proyek pembangunan kapal militer.
Seorang sumber internal menyebutkan bahwa pemerintahan Trump bahkan telah menemukan sumber pendanaan tambahan untuk menjaga agar pembayaran gaji militer tetap berjalan jika penutupan pemerintahan berlangsung lama.
Pihak Gedung Putih menilai langkah ini tidak akan mendapat perlawanan hukum yang berarti dari pihak oposisi, karena menghentikan gaji militer di tengah krisis akan sangat tidak populer di mata publik.
Penutupan pemerintahan (government shutdown) terjadi setelah Kongres gagal menyetujui anggaran baru untuk tahun fiskal yang dimulai 1 Oktober. Akibatnya, berbagai lembaga pemerintah harus menghentikan sebagian operasionalnya karena kekurangan dana.
Situasi seperti ini jarang terjadi, tetapi berdampak luas terhadap ekonomi dan layanan publik.
Sebelumnya, Donald Trump sempat menyatakan bahwa shutdown dapat dimanfaatkan untuk memangkas jumlah pegawai dan gaji, serta menghapus program-program yang tidak sesuai kebijakan Partai Republik. Ia juga menuding Partai Demokrat sebagai penyebab kebuntuan anggaran di Kongres.
Dengan langkah strategis ini, pemerintahan AS berupaya memastikan bahwa personel militer tetap menerima gaji, sekaligus mempertahankan stabilitas keamanan nasional di tengah ketidakpastian politik dalam negeri.
