Presiden Prabowo Panggil Menteri Bahas Celah Regulasi Devisa Hasil Ekspor
- VIVA.co.id
VIVA Tangerang – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10) malam. Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara untuk membahas berbagai isu strategis nasional, salah satunya evaluasi terhadap kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pertemuan tersebut membahas sejumlah hal penting yang berkaitan dengan stabilitas sistem keuangan nasional dan efektivitas implementasi PP Nomor 8 Tahun 2025.
“Salah satu topik utama yang dibahas adalah evaluasi peraturan pemerintah terkait Devisa Hasil Ekspor (DHE), termasuk dampaknya terhadap sistem perbankan dan ekonomi nasional,” ujar Prasetyo seusai rapat, didampingi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Angga Raka Prabowo.
Sebagai informasi, PP Nomor 8 Tahun 2025 yang diterbitkan Presiden Prabowo pada Februari 2025, mewajibkan seluruh eksportir sumber daya alam (SDA) untuk menyimpan dana devisa hasil ekspor (DHE SDA) di bank-bank dalam negeri mulai 1 Maret 2025.
Namun, menurut Mensesneg Prasetyo, hasil penerapan kebijakan tersebut masih belum optimal. Pemerintah menemukan beberapa celah regulasi yang memungkinkan sebagian eksportir menempatkan dana devisanya di luar negeri.
“Masih ada beberapa celah yang membuat devisa kita belum terserap maksimal. Karena itu, Presiden meminta agar regulasi ini segera dievaluasi dan diperkuat,” jelas Prasetyo.
Dalam pidato sebelumnya saat peresmian Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia (BSI) pada Februari 2025, Presiden Prabowo menargetkan cadangan devisa nasional dapat mencapai minimal 100 miliar dolar AS dalam satu tahun ke depan. Target ini diharapkan dapat tercapai melalui optimalisasi kebijakan DHE SDA dan penguatan sistem keuangan nasional.
Rapat di Kertanegara berlangsung selama hampir tiga jam dan dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi, antara lain Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Perumahan Maruarar Sirait, Wamenkeu Suahasil Nazara, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita, serta Kepala BIN M. Herindra.
Evaluasi DHE menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat kemandirian ekonomi nasional, meningkatkan cadangan devisa, serta menjaga stabilitas rupiah dan perbankan nasional. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan seluruh kebijakan ekonomi berjalan efektif, adil, dan berpihak pada kepentingan nasional.
