Angka Kemiskinan Turun, Kota Tangerang Fokuskan Program DTSEN untuk Warga Miskin
- tangerangkota.go.id
VIVA Tangerang – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang terus menunjukkan komitmen dalam mempercepat program pengentasan kemiskinan ekstrem. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar perencanaan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangerang, Yeti Rohaeti, menyampaikan bahwa Pemkot telah menyelesaikan proses pengajuan pembuatan akun DTSEN. Data tunggal ini nantinya akan digunakan sebagai acuan resmi untuk menyelaraskan berbagai program penghapusan kemiskinan ekstrem, baik di tingkat daerah maupun nasional.
“Proses pengajuan DTSEN sudah masuk tahap verifikasi sesuai ketentuan pemerintah pusat. Ini adalah langkah penting untuk memperkuat percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem agar lebih terukur dan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Yeti, Rabu (17/9/25), usai menghadiri Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Banten.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Banten, angka kemiskinan di Kota Tangerang pada 2024 tercatat sebesar 5,43 persen. Penurunan ini menjadi bukti bahwa berbagai program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, hingga peningkatan layanan publik telah memberikan dampak nyata.
“Dengan adanya DTSEN, kami yakin program pengentasan kemiskinan bisa berjalan lebih optimal dan konsisten menurunkan angka kemiskinan di Kota Tangerang,” tambah Yeti.
Pemkot berharap pengajuan DTSEN dapat segera disetujui sehingga program pengentasan kemiskinan ekstrem dapat dijalankan dengan lebih efektif. Selain itu, keberadaan data tunggal juga akan membantu pemerintah dalam melakukan perencanaan berbasis data, mengurangi potensi tumpang tindih program, dan memastikan bantuan benar-benar sampai kepada warga yang membutuhkan.
Pemkot bersama seluruh dinas terkait berkomitmen untuk terus berinovasi dalam penanggulangan kemiskinan, baik melalui program pemberdayaan masyarakat, peningkatan keterampilan kerja, maupun akses layanan sosial yang lebih merata.
