Arab Saudi Tolak Penggusuran Warga Gaza dan Tolak Hubungan Dengan Israel Tanpa Negara Palestina

VIVA Tangerang – Arab Saudi menegaskan bahwa posisinya yang mendukung pembentukan negara merdeka bagi Palestina adalah hal yang tidak bisa ditawar, dan sudah menjadi sikap yang tegas sejak lama. Pernyataan ini juga mengingatkan kembali akan komitmen Putra Mahkota Mohammed bin Salman yang sudah sering mengungkapkan pandangan serupa di berbagai kesempatan.

Pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Arab Saudi ini muncul beberapa waktu setelah Presiden Donald Trump mengungkapkan rencananya untuk menguasai Jalur Gaza, setelah warga Palestina dipindahkan ke negara lain. Trump mengusulkan pembangunan pemukiman di wilayah Gaza yang kosong setelah pengungsi Palestina dikirim ke negara lain.

Dilansir Arab News, Rabu 5 Februari 2025, Kerajaan Saudi telah lama berkomitmen untuk mendukung perjuangan Palestina, dengan para pemimpin negara itu secara konsisten menyerukan agar Palestina diberikan hak untuk mendirikan negara merdeka, berdampingan dengan Israel. Saudi percaya ini adalah cara terbaik untuk mencari solusi jangka panjang atas konflik yang sudah berlangsung puluhan tahun.

Sebagai bagian dari sikap tersebut, para pemimpin Saudi secara tegas menyatakan bahwa hubungan formal dengan Israel hanya akan terjalin setelah Palestina memiliki negara yang layak berdasarkan perbatasan 1967. Pernyataan ini mencerminkan komitmen Arab Saudi untuk mendukung Palestina dengan mengutamakan keadilan sesuai dengan resolusi internasional yang ada.

Dalam pidatonya di Dewan Syura pada 18 September 2024, Putra Mahkota Mohammed bin Salman menekankan bahwa Arab Saudi akan terus bekerja keras untuk mewujudkan negara Palestina yang merdeka, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Ia juga menegaskan bahwa Kerajaan tidak akan menormalisasi hubungan dengan Israel tanpa adanya pembentukan negara Palestina yang merdeka.

Sentimen serupa disampaikan Putra Mahkota dalam pertemuan puncak Arab-Islam luar biasa di Riyadh pada 11 November 2024, di mana ia menyerukan pengakuan lebih banyak negara terhadap Palestina dan mendesak masyarakat internasional untuk mendukung hak-hak Palestina yang diakui dalam resolusi Majelis Umum PBB. Ia juga menekankan pentingnya mengakhiri pendudukan Israel atas wilayah Palestina.

Kerajaan Arab Saudi menegaskan kembali penolakannya terhadap pelanggaran hak-hak rakyat Palestina, termasuk kebijakan pemukiman Israel, aneksasi wilayah Palestina, dan pengusiran warga Palestina dari tanah mereka. Pernyataan ini menunjukkan konsistensi Saudi dalam mempertahankan hak-hak sah rakyat Palestina.

Sementara itu, Presiden Trump, yang berdiri bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih pada hari Selasa, mengusulkan bahwa warga Palestina akan lebih baik tinggal di luar Gaza, yang telah hancur akibat serangan Israel selama lebih dari setahun. Trump menyatakan bahwa lokasi baru harus dicari untuk warga Palestina, yang menurutnya dapat menciptakan "Riviera Timur Tengah" dengan iklim yang lebih baik dan lokasi strategis di pesisir Mediterania.

Trump juga mengusulkan agar negara-negara seperti Mesir dan Yordania menerima warga Gaza yang akan dipindahkan. Namun, kedua negara tersebut secara tegas menolak usulan tersebut.

Dalam tanggapannya, Arab Saudi menegaskan bahwa tugas masyarakat internasional adalah untuk membantu meringankan penderitaan rakyat Palestina yang tetap tinggal di tanah mereka. Kerajaan juga mengingatkan bahwa perdamaian yang adil dan langgeng hanya dapat tercapai jika rakyat Palestina memperoleh hak-hak mereka yang sah sesuai dengan resolusi internasional.

"Perdamaian yang langgeng dan adil tidak dapat tercapai tanpa rakyat Palestina memperoleh hak-hak mereka yang sah sesuai dengan resolusi legitimasi internasional," kata pernyataan Kementerian Luar Negeri Saudi.