Pemerintah Skotlandia Resmi Stop Dana Publik ke Perusahaan Pertahanan Pemasok Israel

VIVA Tangerang – Menteri Pertama Skotlandia, John Swinney, pada Rabu (4/9) menegaskan kebijakan baru pemerintahnya untuk menghentikan seluruh bentuk pendanaan publik kepada perusahaan yang terlibat dalam penjualan senjata ke Israel. Langkah ini juga dibarengi dengan desakan kepada pemerintah Inggris agar menarik diri dari Free Trade Agreement (FTA) antara Inggris dan Israel, yang sejak Mei lalu pembahasannya telah ditangguhkan di London.

Dalam pidatonya di hadapan anggota parlemen Skotlandia (MSPs) di Holyrood, Swinney menekankan bahwa setiap perusahaan yang terlibat dalam penyediaan senjata atau layanan militer kepada negara-negara yang diduga melakukan genosida, termasuk Israel, tidak lagi berhak menerima dana hibah maupun investasi dari pemerintah Skotlandia.

“Kebijakan ini berlaku bagi semua dukungan, baik melalui hibah baru, investasi badan usaha, maupun pendanaan dari Bank Investasi Nasional Skotlandia. Perusahaan pertahanan harus dapat membuktikan bahwa produknya tidak terlibat konflik militer dengan Israel,” ujar Swinney.

Selain kebijakan penghentian dana publik, Swinney juga mengumumkan bantuan kemanusiaan untuk Palestina. Pemerintah Skotlandia memberikan hibah sebesar 400.000 poundsterling (sekitar Rp8,8 miliar) kepada lembaga amal Kids Operating Room untuk membangun Gaza HOPES Field Readiness Hub. Proyek ini diharapkan bisa menarik tambahan pendanaan internasional hingga 15 juta dolar AS (sekitar Rp246,3 miliar) guna mendirikan rumah sakit darurat di Gaza.

Tak hanya itu, Skotlandia juga menyalurkan dana sebesar 600.000 poundsterling (Rp13,3 miliar) kepada Humanitarian Fund for the Occupied Palestinian Territories, yang dikelola oleh Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA).

Langkah tegas ini muncul menjelang perdebatan parlemen mengenai amandemen yang diajukan Partai Hijau Skotlandia terkait boikot terhadap Israel serta perusahaan yang diduga mendukung genosida di Gaza dan pembangunan pemukiman ilegal di Tepi Barat.

Pemimpin Partai Buruh Skotlandia, Anas Sarwar, juga ikut bersuara dengan menyebut kondisi di Gaza sebagai situasi yang “sangat tidak tertahankan”. Ia menegaskan perlunya menghentikan pertumpahan darah segera dan menyebut Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, sebagai “penjahat perang” yang harus diadili di Mahkamah Pidana Internasional.