Afghanistan Putus Akses Internet di Provinsi Balkh Atas Perintah Pemimpin Tertinggi

VIVA Tangerang – Pemerintah Afghanistan secara resmi memutus akses internet bagi pengguna pribadi maupun lembaga pemerintah di Provinsi Balkh, wilayah utara negara itu. Kebijakan ini dijalankan atas instruksi langsung Pemimpin Tertinggi Haibatullah Akhundzada, dengan alasan untuk mencegah “tindakan tidak bermoral” di masyarakat.

Menurut laporan Tolo News pada Selasa (16/9), Balkh memiliki populasi sekitar 1,5 juta jiwa, dengan separuhnya tinggal di Mazar-i-Sharif, pusat administratif sekaligus salah satu dari lima kota terbesar di Afghanistan.

Provinsi dengan Dominasi Etnis Minoritas

Wilayah Balkh dihuni oleh berbagai kelompok etnis minoritas seperti Uzbek dan Tajik, yang sebagian besar tidak menggunakan bahasa Pashto. Atas perintah dari pusat, Gubernur Balkh Mohammad Yousuf Wafa telah menginstruksikan seluruh penyedia layanan internet untuk menghentikan operasionalnya.

Kebijakan ini tidak muncul tiba-tiba. Sekitar sepekan sebelumnya, akses internet di kantor-kantor pemerintahan, termasuk bea cukai dan imigrasi, juga telah diputus. Ada dugaan kuat bahwa langkah serupa akan diperluas ke provinsi lain dalam waktu dekat.

Pemerintah Pusat Turun Tangan

Dalam menanggapi kebijakan pemutusan internet ini, enam menteri dari pemerintahan pusat dijadwalkan melakukan perjalanan ke Kandahar untuk mengevaluasi dampak penghentian layanan Afghan Telecom dan pembatasan akses internet.

Pihak otoritas daerah di Balkh juga disebut tengah berusaha mencari alternatif solusi dalam negeri untuk tetap memenuhi kebutuhan komunikasi digital masyarakat, meskipun hingga kini belum ada keputusan final.

Dampak Meluas ke Provinsi Lain

Selain Balkh, wilayah Herat yang berada di barat Afghanistan juga dilaporkan mengalami penurunan signifikan pada kecepatan internet. Provinsi tersebut mayoritas dihuni etnis Tajik, dan langkah ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pemutusan internet akan menjadi kebijakan nasional yang lebih luas.

Pemutusan internet di Provinsi Balkh menjadi sorotan karena berdampak langsung pada lebih dari satu juta warga, termasuk lembaga pemerintahan. Dengan alasan menjaga moralitas publik, kebijakan ini justru menimbulkan isolasi digital dan menghambat aktivitas sosial maupun ekonomi masyarakat.

Jika larangan ini benar-benar diperluas ke provinsi lain, maka Afghanistan berpotensi menghadapi krisis komunikasi yang semakin memperburuk keterhubungan warganya dengan dunia luar.