Trump Ancam PHK Massal Jika Terjadi Government Shutdown

VIVA Tangerang – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada Selasa (30/9) memperingatkan bahwa jika pemerintah federal mengalami government shutdown atau penutupan pemerintahan, maka ribuan pegawai negeri sipil akan menghadapi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Trump menegaskan bahwa kebuntuan politik di Kongres saat ini disebabkan oleh kubu Demokrat yang dianggap menginginkan shutdown.
“Demokrat menginginkan penutupan pemerintahan. Jadi, jika hal itu terjadi, maka PHK tidak terhindarkan. Banyak orang akan kehilangan pekerjaan, dan mereka berasal dari kubu Demokrat,” kata Trump di Gedung Putih.

Sementara itu, pimpinan mayoritas Senat dari Partai Demokrat, Chuck Schumer, menegaskan bahwa tanggung jawab penuh atas potensi shutdown berada di tangan Trump.
“Ini adalah shutdown pemerintahan versi Donald Trump. Dia yang harus bertanggung jawab,” tulis Schumer di platform X sembari membagikan ulang video pernyataan Trump.

Selain isu anggaran, Trump juga menuding Partai Demokrat bersikeras menyediakan layanan kesehatan gratis bagi imigran ilegal, sesuatu yang dianggapnya membebani keuangan negara. Pandangan ini turut disuarakan Wakil Presiden JD Vance, Ketua DPR Mike Johnson, serta sejumlah senator dari Partai Republik.

Namun, Schumer membantah klaim tersebut. Ia menegaskan bahwa undang-undang di Amerika Serikat jelas melarang imigran tanpa dokumen menerima dana dari program federal seperti Medicare, Medicaid, atau Affordable Care Act (ACA).
“Tidak ada dana federal yang dialokasikan untuk imigran ilegal. Itu fitnah yang terus diulang oleh sebagian anggota Partai Republik,” ujar Schumer dalam pidatonya di Senat.

Krisis anggaran ini diperkirakan mencapai titik krusial pada Rabu (1/10) pukul 00.01 waktu setempat. Jika dalam beberapa jam ke depan Kongres gagal menyetujui rancangan undang-undang (RUU) anggaran federal, maka pemerintah federal akan resmi berhenti beroperasi.

Partai Republik yang saat ini menguasai 53 kursi di Senat membutuhkan dukungan minimal tujuh senator Demokrat agar RUU anggaran dapat lolos. Namun, tarik ulur kepentingan politik masih menjadi hambatan besar menjelang tenggat waktu.