Biadab, Militer Israel dan AS Ingin Kontrol Penuh Bantuan ke Gaza Palestina

Tangerang – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menegaskan pentingnya menjaga independensi dalam distribusi bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, di tengah laporan bahwa distribusi tersebut akan dikendalikan secara penuh oleh militer Israel atau perusahaan asal Amerika Serikat (AS).

Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara PBB, Stephane Dujarric, merespons pertanyaan terkait kemungkinan monopoli distribusi oleh pihak-pihak tersebut, yang mencuat setelah pertemuan kabinet keamanan Israel baru-baru ini.

"Operasi kemanusiaan PBB hanya akan berjalan berdasarkan prinsip kemanusiaan, netralitas, ketidakberpihakan, dan independensi," ujar Dujarric seperti dilansir Antara, Jumat 25 April 2025.

Krisis Kemanusiaan Gaza Semakin Parah

Dujarric menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap krisis kemanusiaan di Gaza, yang saat ini menghadapi kekurangan makanan ekstrem dan angka malnutrisi anak yang melonjak tajam.

Menurut laporan mitra kemanusiaan PBB, lebih dari 80 anak mengalami malnutrisi akut dari total 1.300 anak yang diperiksa di Gaza Utara — angka ini meningkat dua kali lipat dibandingkan beberapa minggu sebelumnya.

“Pasokan makanan di seluruh wilayah Gaza semakin menipis secara membahayakan,” katanya.

Sementara itu, akses ke gudang penyimpanan bantuan seperti milik UNICEF di Rafah sangat terbatas, akibat blokade dan hambatan logistik yang terus dilakukan Israel.

Penolakan terhadap Kendali Sepihak

Isu pengalihan kendali distribusi bantuan kepada militer Israel atau pihak ketiga dari AS memicu kekhawatiran serius di kalangan pengamat kemanusiaan. PBB secara tegas menolak campur tangan militer atau kepentingan politik dalam bantuan kemanusiaan.

“Kami menyerukan kepada negara-negara anggota yang memiliki pengaruh untuk menjaga distribusi bantuan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip kemanusiaan,” tambah Dujarric.

Fakta Lapangan:

• Perlintasan bantuan ditutup Israel sejak 2 Maret 2025
• Gencatan senjata berakhir pada 18 Maret, diikuti serangan lanjutan
• 51.300 warga Palestina telah terbunuh sejak Oktober 2023, mayoritas perempuan dan anak-anak
• Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap PM Israel Benjamin Netanyahu dan eks Menteri Pertahanan Yoav Gallant
• Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ)

Seruan untuk Bebaskan Sandera dan Buka Akses Bantuan

Selain mendesak netralitas dalam distribusi bantuan, PBB juga menyerukan pembebasan para sandera yang masih ditahan, dan meminta negara-negara berpengaruh untuk mendorong solusi damai serta penghentian blokade.

PBB menggarisbawahi bahwa misi kemanusiaan tidak boleh digunakan sebagai alat politik atau strategi militer, karena akan mengancam kredibilitas dan efektivitas bantuan, serta memperpanjang penderitaan warga sipil.

Warga Gaza Butuh Bantuan Netral, Bukan Manuver Politik

Ketika blokade terus membatasi kehidupan di Gaza dan angka korban terus bertambah, seruan PBB ini menjadi pengingat penting bahwa bantuan kemanusiaan harus bebas dari kendali pihak yang terlibat konflik. Tanpa independensi, misi penyelamatan nyawa di Gaza bisa berubah menjadi alat politik yang menambah luka bagi rakyat yang sudah menderita terlalu lama.