Gubernur Andra Soni Tegaskan Sekolah Gratis adalah Amanat Moral, Bukan Janji Politik

Tangerang Selatan – Gubernur Provinsi Banten, Andra Soni, secara resmi membuka Focus Group Discussion (FGD) bertema “Banten Maju, Adil Merata, dan Tidak Korupsi – Saatnya Merealisasikan Janji Sekolah Gratis”, yang diselenggarakan oleh PT Indonesia Digital Pos (IDP) di Serpong, Kota Tangerang Selatan, pada Selasa 8 Juli 2025.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan komitmennya untuk terus mendorong pemerataan akses pendidikan di Provinsi Banten. Yuk lanjut scroll artikel selengkapnya berikut ini.

Program sekolah gratis yang diluncurkan Pemprov Banten pada 2 Mei 2025 bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, disebut sebagai tonggak penting dalam pembangunan manusia yang berkeadilan sosial.

“Saya baru saja dari lokasi banjir, maaf celana saya basah. Tapi saya hadir di sini karena ini penting. Program sekolah gratis bukan hanya janji politik, ini adalah amanat moral," ungkap Andra Soni.

Gubernur Andra Soni menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan diskusi ini.

"Kita ingin anak-anak Banten punya masa depan yang setara,” ujarnya.

Gubernur Andra Soni juga menegaskan bahwa Pemprov Banten akan fokus pada pembangunan sekolah baru serta relokasi fasilitas pendidikan ke daerah-daerah yang masih kekurangan akses.

“Kami ingin tidak ada lagi anak-anak yang harus berjalan jauh hanya untuk bersekolah. Pemerataan ini menjadi target utama kami ke depan,” jelasnya.

Semua pihak sepakat bahwa program ini harus dijaga keberlanjutannya sebagai bagian dari upaya menciptakan Provinsi Banten yang lebih inklusif dan bebas dari korupsi di sektor pendidikan.

“Sekolah gratis adalah pintu masuk menuju masyarakat Banten yang maju dan sejahtera. Kini saatnya kita wujudkan bersama,” terang Gubernur Andra Soni.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Lukman, mengungkapkan bahwa hingga saat ini terdapat 811 sekolah swasta yang telah terdaftar dalam program sekolah gratis.

Program ini mencakup SMA, SMK, dan Sekolah Khusus (SKh) swasta di seluruh Provinsi Banten.

Data tahun 2024 menunjukkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk usia 16–18 tahun di Banten baru mencapai 71,91 persen, masih di bawah rata-rata nasional.

Rata-rata lama sekolah di Banten tercatat 9 tahun 23 bulan, jauh tertinggal dari harapan nasional. Bahkan, sebanyak 13.684 siswa tercatat tidak melanjutkan pendidikan setelah jenjang SMP tahun ini.

“Sekolah gratis di sekolah swasta menjadi solusi atas keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Ini juga bentuk nyata keadilan sosial yang ingin kami wujudkan,” kata Lukman.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Yudi Budi Wibowo, dalam forum tersebut menegaskan dukungan penuh dari seluruh fraksi DPRD terhadap program sekolah gratis ini.

"Kita akan bahas anggarannya dalam waktu dekat. Kami dari DPRD siap mengawal dari sisi legislasi dan pengawasan agar program ini berjalan dengan baik dan tepat sasaran,” jelas Yudi.