Hamas Klaim Dapat Jaminan dari AS, Perang di Gaza Telah Berakhir Total?
- VIVA
VIVA Tangerang – Kelompok Hamas mengumumkan bahwa mereka telah menerima jaminan resmi dari para mediator internasional dan Amerika Serikat bahwa perang antara Israel dan Palestina di Jalur Gaza telah "benar-benar berakhir".
“Kami mendapat kepastian dari para mediator dan pemerintah AS bahwa perang telah berakhir sepenuhnya,” kata Khalil al-Hayya, salah satu pemimpin senior Hamas, dalam pidato yang disiarkan pada Kamis (9/10).
Dalam pernyataannya, al-Hayya juga menyampaikan bahwa kedua pihak telah menyepakati perjanjian gencatan senjata permanen, yang mencakup beberapa langkah penting seperti penarikan pasukan Israel dari Gaza, pembukaan kembali perlintasan perbatasan Rafah, dan masuknya bantuan kemanusiaan ke wilayah tersebut.
Kesepakatan itu juga memuat rencana pembebasan massal tahanan Palestina, termasuk 250 warga Palestina yang divonis seumur hidup, 1.700 tahanan yang ditangkap setelah 7 Oktober 2023, serta semua anak-anak dan perempuan yang masih ditahan di penjara-penjara Israel.
Al-Hayya menegaskan bahwa Hamas akan terus bekerja sama dengan berbagai faksi nasional dan Islam untuk memastikan pelaksanaan seluruh poin kesepakatan tersebut. Tujuan utamanya adalah melindungi kepentingan rakyat Palestina dan memperjuangkan pembentukan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kota.
Sebelumnya, pada 29 September, Presiden AS Donald Trump telah mengumumkan rencana gencatan senjata 20 poin untuk Gaza. Rencana itu mencakup pembebasan seluruh tawanan Israel, pertukaran sekitar 2.000 tahanan Palestina, serta penarikan bertahap pasukan Israel dari Jalur Gaza.
Tahap kedua dari rencana Trump juga meliputi pembentukan pemerintahan baru di Gaza tanpa keikutsertaan Hamas, pembentukan pasukan keamanan gabungan dari warga Palestina dan negara-negara Arab serta Islam, dan pelucutan senjata militer Hamas.
Rencana tersebut didukung oleh sejumlah negara Arab dan Islam yang akan memberikan pendanaan untuk rekonstruksi Gaza serta membantu membentuk sistem pemerintahan baru di wilayah tersebut.
