Shutdown AS Berlanjut, Trump Instruksikan Gaji Tentara Tetap Dibayar
- VIVA
VIVA Tangerang – Krisis politik dan anggaran di Amerika Serikat (AS) masih berlanjut setelah pemerintah federal resmi mengalami shutdown sejak 1 Oktober 2025. Di tengah kebuntuan tersebut, Presiden Donald Trump menegaskan bahwa dirinya telah menginstruksikan agar gaji para tentara tetap dibayarkan tepat waktu.
Dalam pernyataannya melalui platform media sosial Truth Social, Trump menyebut telah memerintahkan Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, untuk menggunakan seluruh dana yang tersedia agar para personel militer tetap menerima bayaran pada 15 Oktober mendatang.
“Kami telah mengidentifikasi anggaran untuk melakukan hal ini, dan Menteri Hegseth akan menggunakannya untuk membayarkan gaji tentara kita,” tulis Trump, Sabtu (11/10/2025).
Shutdown kali ini menjadi yang pertama sejak hampir tujuh tahun terakhir, setelah Kongres AS gagal mencapai kesepakatan anggaran federal baru. Kondisi tersebut mengakibatkan penutupan sebagian lembaga pemerintahan, serta risiko keterlambatan gaji bagi jutaan pegawai negeri dan anggota militer aktif.
Meski sejumlah layanan esensial tetap berjalan, ribuan pekerja sipil federal terpaksa dirumahkan sementara (furlough) tanpa kepastian kapan mereka dapat kembali bekerja.
Penutupan pemerintahan ini memicu kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan nasional AS. Para analis menilai, langkah Trump untuk memastikan gaji tentara tetap dibayar merupakan upaya menenangkan situasi internal militer sekaligus menjaga kepercayaan publik di tengah tekanan politik dari oposisi di Kongres.
Shutdown juga memperlihatkan ketegangan politik antara Partai Republik dan Demokrat, terutama terkait prioritas anggaran untuk keamanan perbatasan dan kebijakan sosial.
Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda kesepakatan baru di Kongres untuk mengakhiri shutdown. Pemerintah federal tetap beroperasi secara terbatas, sementara berbagai layanan publik mengalami gangguan. Shutdown yang berlarut-larut dikhawatirkan dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi AS, meningkatkan ketidakpastian pasar, dan memperburuk kepercayaan terhadap pemerintahan.
