Mesir Tolak Konsep "Israel Raya" dan Tegaskan Palestina Tak Akan Dipindahkan

VIVA Tangerang – Isu konflik Palestina–Israel kembali memanas setelah muncul pernyataan dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengenai konsep “Israel Raya”. Konsep ini dianggap berbahaya karena berpotensi memperluas wilayah Israel hingga mencakup Gaza, Tepi Barat, hingga sebagian wilayah negara tetangga. Menanggapi hal tersebut, Mesir mengambil sikap tegas dengan menolak wacana tersebut sekaligus menegaskan bahwa rakyat Palestina tidak boleh dipindahkan dari tanah mereka.

Mesir Tegas Menolak Pemindahan Warga Palestina

Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatty, menyatakan secara langsung bahwa pihaknya menolak segala bentuk pemindahan warga Palestina dari Gaza. Pernyataan ini disampaikannya saat mengunjungi perlintasan Rafah bersama Perdana Menteri Palestina, Mohammad Mustafa. Menurut Abdelatty, posisi Mesir terhadap Palestina tegas dan tidak berubah: mempertahankan hak rakyat Palestina atas tanahnya.

Netanyahu Kembali Gaungkan Konsep “Israel Raya”

Pekan sebelumnya, PM Israel Benjamin Netanyahu menyebut dirinya “sangat suka” dengan visi “Israel Raya” dalam sebuah wawancara televisi. Konsep ini merujuk pada pandangan politik berbasis tafsir Alkitab yang menginginkan perluasan wilayah Israel hingga mencakup Tepi Barat, Gaza, Dataran Tinggi Golan (Suriah), Semenanjung Sinai (Mesir), serta sebagian Yordania. Netanyahu menyebut langkah ini sebagai “misi historis dan spiritual.”

Mesir Kritik Israel yang Batasi Bantuan Kemanusiaan

Selain menolak wacana pemindahan warga Palestina, Abdelatty juga menyoroti sikap Israel yang membatasi pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza. Menurutnya, Mesir siap membanjiri Gaza dengan bantuan segera setelah pembatasan itu dicabut. Pernyataan ini menjadi bentuk kepedulian Mesir terhadap krisis kemanusiaan yang terus memburuk di Jalur Gaza.

Upaya Diplomasi: Gencatan Senjata 60 Hari dan Pertukaran Sandera

Abdelatty mengungkapkan bahwa Mesir dan Qatar saat ini berperan sebagai mediator untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel. Proposal yang dibahas mengacu pada rencana utusan AS, Steve Witkoff, yang mengusulkan gencatan senjata selama 60 hari serta pertukaran sandera. Mesir berharap upaya diplomasi ini dapat mencegah eskalasi konflik yang semakin mematikan.

Gaza Hadapi Krisis Kemanusiaan Terburuk

Sejak Oktober 2023, Israel telah membunuh lebih dari 61.900 warga Palestina di Gaza melalui serangan militer yang menghancurkan infrastruktur dan membuat warga sipil berada di ambang kelaparan. Kondisi ini semakin diperparah dengan proses hukum internasional: Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, telah menjadi target surat perintah penangkapan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas dugaan kejahatan perang. Israel juga tengah menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ). (Antara)