Obesitas ASN DKI Jakarta Jadi Sorotan: Pemprov Siapkan Langkah Serius

Tangerang – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyoroti tingginya angka obesitas di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai isu kesehatan serius yang berdampak pada peningkatan risiko penyakit tidak menular (PTM), seperti diabetes, hipertensi, stroke, hingga penyakit jantung.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan DKI, Ani Ruspitawati, dalam pernyataan resmi pada Minggu (19/7), hasil skrining kesehatan ASN tahun 2024 mengungkap bahwa 62,09 persen ASN mengalami obesitas. Dari jumlah tersebut, 40,03 persen tergolong obesitas tingkat I, dan 22,06 persen obesitas tingkat II, berdasarkan penghitungan Indeks Massa Tubuh (IMT).

Skrining yang melibatkan hampir 10 ribu ASN (9.936 peserta) ini juga mencakup pemeriksaan tekanan darah, kadar gula sewaktu, kebugaran jasmani, hingga aspek kesehatan mental. Hasilnya, 15,03 persen ASN terindikasi mengalami gangguan psikologis, berdasarkan uji SRQ-29 dari WHO, mulai dari stres ringan hingga gangguan tidur.

Sementara dalam aspek kebugaran, hanya 9,6 persen ASN yang dinilai memiliki kondisi "baik" atau "baik sekali" berdasarkan tes Rockport Walk Test. Sisanya masih berada pada tingkat "cukup" atau "kurang", menandakan rendahnya aktivitas fisik.

Sebagai solusi, Pemprov DKI meluncurkan program Jakarta BERJAGA (Bergerak, Bekerja, Berolahraga, dan Bahagia) untuk mendorong perubahan gaya hidup sehat. Salah satu tantangannya adalah berjalan kaki minimal 7.500 langkah selama 21 hari berturut-turut, yang ditujukan untuk menekan risiko PTM serta meningkatkan kesadaran terhadap kesehatan mental.

Pemprov juga menginisiasi kampanye "Challenge Downgrade Ukuran Bajumu" guna memotivasi ASN mencapai berat badan ideal. Selain itu, tersedia Agen Perubahan PTM serta layanan konseling di kantor-kantor pemerintahan.

Dalam bidang kesehatan jiwa, layanan JakCare—platform telekonsultasi mental—diperluas untuk melayani ASN dan masyarakat umum, sebagai bagian dari program prioritas Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno.