DPR Setujui Anggaran Pertahanan 2026 Rp187,1 Triliun, Panglima TNI: Senjata Modern Butuh Biaya Tinggi

VIVA Tangerang – Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto, menegaskan bahwa kebutuhan senjata pertahanan modern membutuhkan biaya yang sangat besar. Oleh karena itu, DPR RI telah menyetujui usulan anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan TNI sebesar Rp187,1 triliun untuk tahun 2026.

“Senjata canggih itu harganya mahal, sangat mahal,” kata Agus saat menghadiri kegiatan di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Minggu (21/9/2025).

Menurut Agus, anggaran yang besar diperlukan agar TNI dapat menjaga kedaulatan negara sekaligus memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat. Dengan kondisi keamanan yang stabil, Indonesia juga akan semakin menarik bagi investor asing.

“Kalau pertahanan kuat, rakyat hidup nyaman dan investor bisa masuk tanpa hambatan,” ujarnya.

Agus juga membandingkan dengan negara lain yang memiliki porsi anggaran pertahanan lebih besar, seperti Pakistan. “Negara lain anggaran pertahanannya jauh lebih tinggi, sehingga mampu mengamankan wilayah sekaligus melindungi rakyatnya,” tambahnya.

Anggaran Rp187,1 Triliun untuk Pertahanan Nasional

Sebelumnya, Komisi I DPR RI menyetujui pengajuan Kemenhan terkait alokasi anggaran pertahanan tahun 2026 senilai Rp187,1 triliun.

Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, menjelaskan bahwa anggaran tersebut akan dialokasikan untuk:

• Pembayaran gaji pegawai dan prajurit TNI

• Modernisasi dan penguatan alat utama sistem senjata (alutsista)

• Peningkatan kesiapan pertahanan di berbagai sektor strategis

Sjafrie menekankan bahwa dana tersebut akan diserap secara maksimal dan transparan agar manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat.

“Seluruh kepala staf angkatan diminta untuk menggunakan anggaran dengan efektif, sekaligus meningkatkan kesiapan dalam rangka memenuhi target trisula perisai nusantara,” kata Sjafrie.

Persetujuan anggaran pertahanan 2026 sebesar Rp187,1 triliun menjadi langkah penting bagi TNI dalam memperkuat alutsista dan menjaga kedaulatan negara. Dengan pengelolaan yang tepat, anggaran ini diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat serta mendukung iklim investasi yang kondusif di Indonesia.