Viral Berita Pemerintah Akan Kembalikan Dana Haji yang Terpakai untuk IKN? Cek Faktanya

VIVA Tangerang – Belakangan ini media sosial diramaikan oleh sebuah unggahan mengejutkan yang menyebut pemerintah "tidak sengaja" memakai dana haji untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan akan mengembalikannya dalam bentuk Tunjangan Hari Raya (THR). Bahkan, angka yang disebut-sebut mencapai Rp700 triliun—jumlah yang fantastis dan cukup untuk menarik perhatian publik.

Unggahan yang beredar di platform X (dulu Twitter) itu menampilkan sebuah tangkapan layar yang tampaknya berasal dari media arus utama CNN Indonesia. Judul tangkapan layar tersebut menyebut Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, akan mengembalikan dana haji yang sudah terlanjur dipakai untuk IKN kepada masyarakat.

Narasi ini tentu saja langsung memicu perbincangan panas di ruang publik. Banyak yang mempertanyakan keabsahannya, sebagian lain merasa khawatir, bahkan marah. Tapi, benarkah informasi ini valid? Apakah betul dana haji dipakai untuk proyek IKN sebesar Rp700 triliun?

Ternyata, Tangkapan Layar Itu Adalah Suntingan

Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh ANTARA/JACX, diketahui bahwa gambar tangkapan layar yang digunakan dalam unggahan viral tersebut adalah hasil manipulasi digital alias suntingan. Tidak ditemukan artikel asli dengan judul yang sama di situs resmi CNN Indonesia.

Yang menarik, saat ditelusuri lebih dalam berdasarkan elemen-elemen visual dalam gambar—seperti tanggal, waktu, dan foto yang digunakan—diketahui bahwa gambar tersebut diambil dari artikel CNN Indonesia berjudul "210 Ribu Orang Bakal Dilatih Kelola Koperasi Desa Merah Putih". Artikel asli itu sama sekali tidak membahas dana haji, IKN, apalagi pengembalian dana dalam bentuk THR.

Dalam artikel tersebut, Menteri Budi Arie memang berbicara, tetapi bukan soal dana haji. Ia menjelaskan program pelatihan pengelolaan koperasi kepada 210.000 orang di desa-desa dalam upaya memperkuat ekonomi masyarakat desa dan melawan praktik ekonomi yang merugikan seperti tengkulak dan rentenir.

Tidak Ada Pernyataan Soal Dana Haji

Hingga saat ini, tidak ada pernyataan resmi dari Menteri Koperasi Budi Arie maupun dari instansi pemerintah lain yang menyebut bahwa dana haji digunakan untuk pembangunan IKN—apalagi dengan jumlah sebesar Rp700 triliun. Sebagai informasi, angka Rp700 triliun sendiri melebihi total anggaran tahunan banyak kementerian di Indonesia dan tentu akan menjadi polemik besar jika benar-benar terjadi.

Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa unggahan tersebut adalah hoaks. Konten yang menyesatkan seperti ini sangat berbahaya karena dapat menciptakan keresahan publik dan memicu ketidakpercayaan terhadap pemerintah.

Bijak Bermedia Sosial

Masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dalam menyerap informasi yang bersumber dari media sosial. Jangan langsung percaya dan menyebarkan informasi tanpa mengecek kebenarannya terlebih dahulu. Situs-situs berita resmi, lembaga cek fakta, dan kanal komunikasi pemerintah dapat menjadi rujukan utama dalam mengecek validitas informasi yang beredar.

Satu klik "share" bisa berdampak besar. Maka dari itu, mari bersama-sama membangun budaya digital yang sehat dan bertanggung jawab. (Antara)