Regulasi Uang Kripto di Indonesia: Apa yang Perlu Kamu Ketahui?

Selain PPN, pemerintah Indonesia juga mengatur pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) bagi individu yang memperoleh keuntungan dari perdagangan kripto. Ini termasuk pajak atas keuntungan yang didapat dari selisih harga beli dan jual kripto. Pemerintah berharap kebijakan pajak ini dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan negara, sekaligus mengawasi dan mengontrol transaksi uang kripto yang terjadi di pasar.



Ilustrasi Uang Kripto Bitcoin.

Photo :

• VIVA

4. Pengawasan Terhadap Penyedia Layanan Kripto

Pemerintah Indonesia melalui BAPPEBTI juga memantau dan mengawasi perusahaan atau platform yang menyediakan layanan perdagangan kripto. Agar dapat beroperasi secara sah, platform perdagangan kripto harus terdaftar dan memperoleh izin dari BAPPEBTI. Ini termasuk kewajiban untuk mengikuti regulasi terkait perlindungan konsumen, anti pencucian uang, dan memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh penyedia layanan kripto tidak melanggar hukum yang berlaku.

Pemerintah juga melakukan edukasi kepada masyarakat untuk tidak terlibat dalam platform atau investasi kripto yang tidak terdaftar, yang dapat membahayakan keamanan dana masyarakat.

Apa yang Harus Kamu Ketahui Sebelum Berinvestasi dalam Uang Kripto?

Halaman Selanjutnya

Berinvestasi dalam uang kripto memerlukan pemahaman yang baik tentang potensi keuntungan dan risikonya. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum berinvestasi dalam uang kripto di Indonesia: