Tegas! Microsoft Blokir Penggunaan Cloud dan AI oleh Militer Israel
- ANTARA
VIVA Tangerang – Microsoft resmi mengambil langkah tegas dengan menghentikan akses militer Israel terhadap sejumlah layanan cloud dan kecerdasan buatan (AI) miliknya. Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Wakil Ketua sekaligus Presiden Microsoft, Brad Smith, pada Kamis (25/9).
Langkah ini diambil setelah laporan investigasi media internasional, termasuk The Guardian, mengungkap bahwa Israel memanfaatkan layanan Microsoft Azure untuk menyimpan dan memproses data warga Palestina secara masif, bahkan mencapai satu juta panggilan per jam. Microsoft menegaskan bahwa hasil tinjauan internal membuktikan adanya elemen yang sesuai dengan temuan tersebut.
Brad Smith menuturkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan Israel (IMOD) terkait keputusan ini. Beberapa layanan berlangganan, termasuk penyimpanan cloud dan teknologi AI tertentu, resmi dinonaktifkan. Smith menegaskan, Microsoft tidak akan menyediakan teknologi yang digunakan untuk memfasilitasi pengawasan massal terhadap warga sipil.
Meski begitu, Microsoft memastikan bahwa kontrak lain yang berkaitan dengan keamanan siber Israel maupun kerja sama dengan negara-negara Timur Tengah tetap berjalan. Hal ini termasuk program penting di bawah Perjanjian Abraham yang berfokus pada keamanan digital.
Sebelumnya, The Guardian juga melaporkan bahwa militer Israel telah memindahkan data hingga 8TB dari Azure hanya beberapa hari setelah laporan awal terungkap. Data tersebut kabarnya akan dialihkan ke Amazon Web Services, meski hingga kini belum ada tanggapan resmi dari Amazon.
Keputusan Microsoft memblokir sebagian layanan untuk militer Israel tidak lepas dari tekanan internal. Sejumlah karyawan, baik aktif maupun mantan, mendesak perusahaan untuk menghentikan kerja sama dengan Israel. Bahkan, Microsoft sempat memecat lima karyawan yang ikut serta dalam aksi protes di kantor pusat.
Kelompok aktivis No Azure for Apartheid juga berperan penting dalam mendorong kebijakan ini. Mereka telah lebih dari setahun mengkampanyekan agar Microsoft tidak lagi terlibat dalam proyek yang dianggap mendukung praktik pengawasan terhadap warga Palestina. Meski menganggap langkah ini sebagai kemenangan besar, kelompok tersebut menilai kebijakan Microsoft masih setengah hati karena hanya mencakup sebagian layanan.
