Menteri Pertahanan Tegaskan Anggota TNI yang Melanggar Hukum Akan Dihadapkan pada Pidana Militer dan Pidana Umum

VIVA Tangerang – Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, menegaskan komitmen keras terhadap penegakan hukum bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang terlibat dalam pelanggaran hukum. Dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI yang digelar di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 4 Februari 2025, Sjafrie menekankan bahwa anggota TNI yang terbukti melanggar hukum tidak akan dibiarkan begitu saja. Mereka akan dihadapkan pada hukum pidana militer maupun hukum pidana umum.

“Tidak ada toleransi bagi anggota TNI yang melakukan pelanggaran hukum. Kami tidak main-main dalam hal ini, dan segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh oknum akan dihadapkan pada aturan hukum yang berlaku,” ujar Sjafrie dengan tegas dilansir dari Antara, Rabu 5 Februari 2025. Menurutnya, penegakan hukum bagi anggota TNI adalah prioritas yang tak bisa diabaikan, agar institusi TNI tetap menjaga kehormatan dan kepercayaan publik.

Menteri Pertahanan juga menegaskan bahwa setiap anggota TNI yang terlibat dalam tindak pidana, terlebih yang berhubungan dengan perilaku kriminal, dapat dipecat dari kedinasannya. Hal ini menjadi catatan penting bagi setiap anggota, karena meskipun karier di luar militer sulit didapat, pelanggaran terhadap hukum tetap akan berakibat pada pemecatan dan pencorengan nama baik institusi TNI. “Contohnya, mereka yang melakukan desertir atau melakukan insubordinasi akan langsung diberhentikan dari kedinasan,” tambahnya.

Selain itu, dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini mengungkapkan keprihatinannya terkait sejumlah kasus tindak pidana yang melibatkan anggota TNI, salah satunya adalah kasus pembunuhan yang baru-baru ini mencuat ke permukaan. Jazuli menyampaikan rasa sedih dan kecewanya terhadap kenyataan tersebut, namun ia juga mengingatkan bahwa dalam setiap institusi, selalu ada kemungkinan munculnya oknum yang melakukan tindakan yang merusak nama baik lembaga.

“Memang tidak mudah untuk memastikan bahwa semua anggota lembaga, baik itu TNI maupun lainnya, akan selalu berperilaku baik. Namun, kita harus tetap berusaha keras untuk mengatasi masalah ini. Kehadiran oknum-oknum yang melakukan pelanggaran akan merusak wibawa institusi, dan kita perlu sistem pengawasan serta pembinaan yang lebih baik agar hal ini tidak terus berulang,” ungkap Jazuli.

Rapat kerja tersebut mencerminkan upaya pemerintah dan TNI untuk memperbaiki sistem pengawasan internal dan memastikan bahwa segala bentuk pelanggaran hukum oleh anggota TNI dapat dicegah dengan tegas. Institusi TNI, yang sejauh ini dikenal dengan kedisiplinannya, diharapkan bisa menjaga integritas dan profesionalisme anggotanya, mengingat pentingnya peran TNI dalam menjaga stabilitas dan keamanan negara.