Kejati Banten Ditantang Berani Bongkar Semua Pihak yang Terlibat Kasus Korupsi DLH Tangsel Senilai Rp75 miliar

Lebih lanjut, Fernando menyebut penetapan tersangka ini sebagai hasil dari tekanan publik yang selama ini terus mengawal kasus tersebut. 

Ia mengungkapkan bahwa sebelumnya pihaknya juga sempat mempertanyakan lambannya proses hukum, bahkan sempat mendesak agar Kejaksaan Agung mengambil alih kasus ini.

“Syukur hari ini ada berita baik. Ini langkah maju. Kalau dulu kejati tidak ada tindak lanjut, kami desak kejagung ambil alih. Tapi ternyata kejati berani dan ada perkembangan. Kita apresiasi. Tapi jangan berhenti sampai di sini,” tambahnya.

Tak hanya itu, Fernando juga menyinggung peran pengawasan dari kepala daerah dan inspektorat. Menurutnya, dengan besarnya anggaran yang dikelola oleh DLH, seharusnya pengawasan dari wali kota dan inspektorat daerah berjalan efektif.

“Bukan soal kurang tegas, tapi ada apa? Karena bagaimanapun penggunaan anggaran dinas pasti dalam pengawasan kepala daerah, termasuk Wali Kota Tangsel, Kalau ada penyalahgunaan, harusnya beliau tahu. Apa gunanya inspektorat kalau praktik-praktik seperti ini masih terus berjalan, bahkan sudah cukup lama?” kritiknya.

Fernando pun mengajak masyarakat sipil dan media untuk turut mendorong penegakan hukum secara tuntas dan transparan.

“Ini penting. Jangan sampai ada yang merasa jadi pahlawan. Kalau memang ada yang ikut menikmati dana korupsi, buka saja, kadis DLH tangsel yang jadi tersangka harus berani ungkap siapa saja yang ikut menikmati. Jangan cuma dia yang dikorbankan,” pungkasnya.