Yaqut Cholil Qoumas Penuhi Panggilan KPK Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji 2023-2024

VIVA Tangerang – Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, hadir memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota serta penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama periode 2023-2024.

Yaqut tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (1/9) sekitar pukul 09.18 WIB. Ia menyatakan kedatangannya merupakan bentuk kooperatif terhadap proses hukum.

“Saya hadir memenuhi panggilan KPK sebagai saksi, untuk memberikan keterangan sesuai dengan apa yang saya ketahui,” ujar Yaqut kepada awak media.

Meskipun tidak membawa dokumen terkait, Yaqut terlihat menenteng map berwarna biru saat memasuki gedung pemeriksaan.

Kasus dugaan korupsi kuota haji ini mulai diselidiki sejak awal Agustus 2025. Pada 7 Agustus, KPK lebih dulu meminta keterangan Yaqut sebelum akhirnya meningkatkan statusnya ke tahap penyidikan pada 9 Agustus 2025.

KPK juga bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung potensi kerugian negara. Hasil penghitungan awal yang diumumkan pada 11 Agustus 2025 menunjukkan kerugian negara mencapai lebih dari Rp1 triliun. Sebagai langkah pencegahan, KPK melarang tiga orang bepergian ke luar negeri, salah satunya Yaqut.

Selain KPK, Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI turut menyoroti berbagai kejanggalan dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2024. Pansus menilai pembagian tambahan kuota haji sebesar 20.000 tidak sesuai aturan, di mana 10.000 dialokasikan untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

Halaman Selanjutnya

Padahal, berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, pembagian kuota seharusnya 92 persen untuk haji reguler dan hanya 8 persen untuk haji khusus. Temuan ini memperkuat dugaan adanya penyimpangan dalam pengelolaan kuota haji.