Pemkot Tangsel Tak Berikan Pendampingan Hukum kepada Kadis LH yang Terseret Kasus Korupsi Sampah Rp75,9 Miliar

VIVA Tangerang – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) secara resmi tidak memberikan pendampingan hukum kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berinisial WL, yang tersangkut kasus dugaan korupsi pengelolaan sampah senilai Rp75,9 miliar. Keputusan tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Tangsel, Bambang Noertjahjo.

Tidak Boleh Gunakan Pengacara Negara

Dalam keterangan resminya, Bambang menjelaskan bahwa keputusan ini didasari hasil kajian dari Bagian Hukum Pemerintah Daerah. Menurutnya, tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi (tipikor) tidak berhak mendapatkan pendampingan hukum dari pengacara negara.

“Menurut pertimbangan bagian hukum kami, untuk persoalan tipikor tidak bisa menggunakan pengacara negara. Jadi iya, saya hormati, tidak bisa,” tegas Bambang, Rabu kemarin 23 April 2025.

Pernyataan ini sekaligus menegaskan komitmen Pemkot Tangsel untuk menjaga integritas dalam penanganan kasus korupsi, terutama yang melibatkan pejabat internal.

Proses Hukum Diserahkan kepada Kejati Banten