Tepi Barat Terancam Terbelah, Netanyahu Tegaskan Palestina Tak Akan Pernah Ada

VIVA Tangerang – Tepi Barat kini menghadapi ancaman serius setelah Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyetujui pembangunan ribuan unit hunian baru di kawasan Mevaseret Adumim (E1). Proyek ini akan menghubungkan permukiman ilegal Maale Adumim dengan Yerusalem Timur, yang berpotensi memutus akses antara wilayah utara dan selatan Tepi Barat.

Padahal, Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 2334 pada Desember 2016 telah secara tegas menuntut Israel menghentikan pembangunan permukiman ilegal di wilayah pendudukan Palestina. Namun, pemerintah Israel tetap menolak mematuhi keputusan internasional tersebut.

Netanyahu Tegaskan Tidak Akan Ada Negara Palestina

Dalam acara penandatanganan perjanjian pembangunan di Maale Adumim, Kamis (11/9), Netanyahu menyatakan langkah ini sebagai pencapaian besar.

“Hari ini adalah hari bersejarah. Kota Maale Adumim akan berkembang pesat. Dalam lima tahun, jumlah penduduknya akan mencapai 70 ribu orang. Tidak akan ada negara Palestina. Tanah ini milik kami, dan kami akan menjaganya,” tegas Netanyahu.

Pernyataan ini menegaskan kembali penolakan Israel terhadap berdirinya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.

Smotrich Dorong Agenda "Hapus Negara Palestina"

Halaman Selanjutnya

Sebelumnya, pada 8 Agustus, Bezalel Smotrich—kepala otoritas keuangan Israel sekaligus pemimpin partai ultra-kanan Religious Zionism—secara terbuka menyatakan bahwa otoritas Israel sedang berupaya “menghapus negara Palestina.”