Eks Menteri Pertanian China Divonis Hukuman Mati Bersyarat karena Kasus Suap Rp627 Miliar
- ANTARA
VIVA Tangerang – Mantan Menteri Pertanian dan Urusan Perdesaan China, Tang Renjian, resmi dijatuhi hukuman mati dengan masa percobaan dua tahun setelah terbukti menerima suap senilai 268 juta yuan atau sekitar Rp627 miliar. Vonis tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Menengah Rakyat Changchun, Provinsi Jilin, pada Minggu (28/9), sebagaimana dilaporkan media pemerintah China.
Dalam sistem hukum China, hukuman mati dengan masa percobaan biasanya dapat diubah menjadi penjara seumur hidup jika terpidana tidak melakukan pelanggaran baru selama masa percobaan. Hukuman itu juga masih bisa dikurangi apabila terpidana menunjukkan perilaku baik selama menjalani masa tahanan.
Selain vonis mati bersyarat, pengadilan juga menjatuhkan sanksi tambahan berupa pencabutan hak politik Tang seumur hidup, penyitaan seluruh harta kekayaannya, serta perintah untuk menyerahkan hasil tindak pidana beserta bunga ke kas negara.
“Tindakan Tang Renjian terbukti merupakan tindak pidana suap dalam jumlah sangat besar yang merugikan negara dan rakyat. Berdasarkan hukum, perbuatannya layak dijatuhi hukuman mati,” demikian bunyi putusan pengadilan.
Tang diketahui menyalahgunakan berbagai jabatan penting yang diembannya antara 2007 hingga 2024, mulai dari Wakil Direktur Kantor Pimpinan Pusat Urusan Keuangan, Gubernur Gansu, hingga Menteri Pertanian dan Urusan Perdesaan. Selama periode itu, ia memanfaatkan kekuasaannya untuk membantu individu maupun lembaga dalam bisnis, proyek pembangunan, hingga promosi jabatan.
Uang dan barang suap dengan total lebih dari 268 juta yuan diterima Tang, baik secara langsung maupun melalui perantara. Namun, karena mengakui kesalahan, melaporkan kasus-kasus lain yang belum diketahui aparat, dan mengembalikan seluruh hasil korupsi, pengadilan menunda eksekusi hukuman mati tersebut.
Tang Renjian, yang kini berusia 63 tahun dan berasal dari Chongqing, memulai kariernya sejak 1983 sebelum bergabung dengan Partai Komunis China pada 1991. Ia mulai diselidiki pada Mei 2024 atas dugaan pelanggaran disiplin serius, kemudian dikeluarkan dari partai enam bulan setelahnya. Pada April 2025, ia resmi didakwa dengan tuduhan suap, dan sidang kasusnya dibuka pada 25 Juli 2025.
