AI Tunjukkan Bagaimana Kepala Daerah Bisa Menambah PAD Tanpa Menaikkan Pajak, Begini Caranya!
- ANTARA
VIVA Tangerang – Dalam beberapa waktu terakhir, tren menaikkan pajak daerah dan retribusi publik kian marak. Dari tarif parkir, pajak restoran, hingga pungutan izin usaha, semua seolah-olah diputar tombolnya ke angka yang lebih tinggi. Alasan yang sering disampaikan kepala daerah adalah demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat.
Sayangnya, strategi ini ibarat mengecilkan selimut rakyat di musim hujan — kebutuhan masyarakat tetap besar, tapi ruang bernapas semakin sempit. Kenaikan pajak dan retribusi, apalagi jika dilakukan tanpa kajian dampak ekonomi, justru berpotensi:
- Menghambat daya beli masyarakat.
- Menurunkan minat investasi dan mematikan UMKM.
- Mendorong praktik penghindaran pajak dan pungutan liar.
Lalu, Apa Alternatifnya?
Saat ditanyakan melalui AI (Kecerdasan Buatan), Kepala daerah sebenarnya memiliki banyak cara kreatif untuk meningkatkan PAD tanpa memeras kantong warganya. Beberapa di antaranya:
1. Optimalisasi Aset Daerah
Banyak pemerintah daerah punya aset tidur — tanah kosong, gedung mangkrak, atau lahan strategis yang tak termanfaatkan. Dengan kerja sama pihak swasta atau skema sewa jangka panjang, aset tersebut bisa menghasilkan pemasukan rutin tanpa pungutan baru.
2. Revitalisasi BUMD
Badan Usaha Milik Daerah sering jadi beban anggaran karena salah kelola. Padahal, jika dikelola profesional, BUMD bisa menjadi mesin PAD dari sektor energi, air bersih, transportasi, hingga pangan.
3. Pariwisata dan Event Kreatif
Potensi wisata lokal bisa jadi sumber PAD besar jika dikemas menarik. Festival budaya, olahraga, hingga konser musik skala nasional dapat menggerakkan ekonomi daerah sekaligus menyumbang pendapatan dari tiket, parkir, dan jasa pendukung.
4. Digitalisasi Layanan
Kebocoran PAD sering terjadi karena sistem pemungutan manual yang rawan korupsi. Dengan digitalisasi, setiap transaksi tercatat dan transparan, sehingga penerimaan meningkat tanpa menaikkan tarif.
5. Kemitraan dengan Swasta
Daripada membebani warga, kepala daerah bisa bekerja sama dengan perusahaan untuk membangun infrastruktur publik melalui skema CSR atau KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha).
PAD yang Tinggi Tidak Selalu Berarti Pajak yang Tinggi
PAD yang tinggi tidak selalu berarti pajak yang tinggi. Kepala daerah yang kreatif akan mencari celah pendapatan dari optimalisasi aset, pariwisata, inovasi bisnis, dan efisiensi birokrasi, bukan sekadar menggeser beban ke rakyat.
Pada akhirnya, keberhasilan seorang kepala daerah bukan diukur dari berapa banyak pajak yang dinaikkan, melainkan dari kemampuan menyejahterakan warganya tanpa membuat mereka menjerit.
