Tanggapi Isu Kenaikan Gaji DPR, Ahok: Boleh Naik Asal Anggaran Negara Transparan

Tangerang – Mantan anggota DPR RI sekaligus mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), ikut menyoroti isu kenaikan gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Ahok menegaskan bahwa kenaikan gaji bukan masalah, asalkan pemerintah dan DPR bersedia membuka secara transparan seluruh anggaran negara.

“Kalau saya anggota DPR, mau gaji Rp1 miliar sebulan juga nggak masalah. Tapi buka dulu semua anggaran kementerian dan lembaga, supaya rakyat tahu setiap sen pajak dipakai untuk apa,” ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu (20/8).

Profesional Layak Digaji Tinggi

Ahok juga menekankan pentingnya transparansi kinerja anggota DPR. Menurutnya, seorang pejabat yang profesional memang pantas digaji besar, tetapi harus diimbangi dengan akuntabilitas dan keterbukaan publik.

“Gaji Rp1 miliar oke, Menteri digaji Rp16 miliar setahun juga boleh. Tapi jangan ada tunjangan rumah. Semua harus jelas dan terbuka,” tambahnya.

Klarifikasi DPR Soal Tunjangan

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menegaskan tidak ada kenaikan gaji pokok DPR. Namun, terdapat tambahan tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan, sebagai pengganti rumah dinas yang ditiadakan.

Adies menjelaskan, secara keseluruhan anggota DPR bisa menerima hampir Rp70 juta per bulan, terdiri dari gaji pokok sekitar Rp7 juta, tunjangan BBM Rp7 juta, tunjangan beras Rp12 juta, hingga berbagai tunjangan lainnya.

Menurutnya, kenaikan hanya terjadi pada tunjangan tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Ia juga menambahkan, gaji pokok DPR sudah tidak naik selama 15 tahun terakhir.