Inggris Desak Israel Hentikan Pembangunan Permukiman di Tepi Barat yang Dinilai Langgar Hukum Internasional

Tangerang – Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, pada Kamis (14/8) secara tegas meminta Israel menghentikan rencana pembangunan permukiman di kawasan E1, Tepi Barat. Lammy menilai langkah tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan akan merusak prospek tercapainya solusi dua negara antara Israel dan Palestina.

“Inggris sangat menentang rencana pemerintah Israel membangun permukiman di area E1, yang berpotensi memisahkan wilayah negara Palestina masa depan menjadi dua bagian. Rencana ini harus dibatalkan sekarang juga,” tegas Lammy.

Pernyataan ini muncul setelah Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, mengumumkan rencana pembangunan sekitar 3.500 unit rumah di area E1. Smotrich bahkan menyatakan proyek ini akan "mengubur" peluang berdirinya negara Palestina.

Area E1 terletak di sebelah timur Yerusalem, di antara kota tersebut dan permukiman Ma’ale Adumim. Kawasan ini menjadi sorotan internasional karena pembangunan di sana akan memisahkan Yerusalem Timur dari wilayah utara Tepi Barat, sehingga menghambat integrasi wilayah Palestina. Rencana ini sudah lama dibekukan akibat penolakan luas dari komunitas internasional.

Selain menyoroti E1, Lammy bersama Menteri Luar Negeri Kanada Anita Anand dan Menteri Urusan Eropa serta Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot, menyerukan perlunya gencatan senjata segera di Gaza, pembebasan seluruh sandera, pengiriman bantuan kemanusiaan berskala besar, dan langkah konkret menuju perdamaian jangka panjang.

Pernyataan ini muncul di tengah wacana Inggris dan sejumlah negara lain yang siap mengakui negara Palestina secara resmi pada September mendatang, jika Israel bersedia memenuhi syarat-syarat utama, termasuk menyetujui gencatan senjata di Gaza.

“Situasi di Gaza sangat memprihatinkan,” tulis Lammy di media sosial, memperingatkan bahwa kebijakan Israel saat ini semakin mengancam peluang terwujudnya solusi dua negara.