Biadab, Militer Israel dan AS Ingin Kontrol Penuh Bantuan ke Gaza Palestina

Sementara itu, akses ke gudang penyimpanan bantuan seperti milik UNICEF di Rafah sangat terbatas, akibat blokade dan hambatan logistik yang terus dilakukan Israel.

Penolakan terhadap Kendali Sepihak

Isu pengalihan kendali distribusi bantuan kepada militer Israel atau pihak ketiga dari AS memicu kekhawatiran serius di kalangan pengamat kemanusiaan. PBB secara tegas menolak campur tangan militer atau kepentingan politik dalam bantuan kemanusiaan.

“Kami menyerukan kepada negara-negara anggota yang memiliki pengaruh untuk menjaga distribusi bantuan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip kemanusiaan,” tambah Dujarric.

Fakta Lapangan:

• Perlintasan bantuan ditutup Israel sejak 2 Maret 2025
• Gencatan senjata berakhir pada 18 Maret, diikuti serangan lanjutan
• 51.300 warga Palestina telah terbunuh sejak Oktober 2023, mayoritas perempuan dan anak-anak
• Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap PM Israel Benjamin Netanyahu dan eks Menteri Pertahanan Yoav Gallant
• Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ)

Seruan untuk Bebaskan Sandera dan Buka Akses Bantuan

Halaman Selanjutnya

Selain mendesak netralitas dalam distribusi bantuan, PBB juga menyerukan pembebasan para sandera yang masih ditahan, dan meminta negara-negara berpengaruh untuk mendorong solusi damai serta penghentian blokade.