Komnas HAM Tegaskan Tim Pencari Fakta Bukan Instruksi Presiden

Komisioner Komnas HAM, Abdul Haris Semendawai, menegaskan pembahasan pembentukan tim independen ini sudah berlangsung sepekan sebelum Presiden Prabowo Subianto menyetujui usulan pembentukan komisi investigasi independen dari kelompok masyarakat sipil.

“Kalaupun pemerintah membentuk tim serupa, tidak ada masalah. Kita bisa sama-sama bekerja untuk mengungkap fakta,” katanya.

Enam Lembaga Nasional HAM Terlibat

Enam lembaga HAM yang bergabung dalam tim independen pencari fakta ini antara lain:

• Baca Juga :

  Enam Lembaga HAM Bentuk Tim Pencari Fakta Kerusuhan Agustus–September 2025

  Komnas HAM

• Komnas Perempuan

• Baca Juga :

  Nasir Djamil: Presiden Prabowo Harus Pimpin Langsung Reformasi Polri

  Ombudsman RI

• Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

• Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

• Komisi Nasional Disabilitas (KND)

Tim akan fokus menginvestigasi peristiwa kerusuhan pada 25, 28–30 Agustus 2025 di Jakarta dan sejumlah daerah lain. Insiden yang dikenal sebagai prahara Agustus menelan korban jiwa sedikitnya 10 orang, termasuk Affan Kurniawan yang meninggal setelah tertabrak kendaraan taktis Brimob.

Dukungan dari Masyarakat Sipil

Halaman Selanjutnya

Sebelumnya, kelompok masyarakat sipil Gerakan Nurani Bangsa (GNB) juga mendorong pembentukan komisi investigasi independen. Usulan tersebut telah mendapat persetujuan Presiden Prabowo saat pertemuan dengan GNB di Istana Negara pada 11 September 2025.