Atasi Banjir di Kota Tangerang, Pemerintah Pusat Siap Kucurkan Dana Normalisasi Kali Angke
Selasa, 15 Juli 2025 - 09:00 WIB
Sumber :
- Pemkot Tangerang
VIVA Tangerang – Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang dalam menangani persoalan banjir kini mendapat dukungan signifikan dari pemerintah pusat. Setelah melalui serangkaian koordinasi lintas sektor, termasuk dengan Pemerintah Provinsi Banten dan daerah-daerah tetangga, pemerintah pusat menyatakan kesiapannya untuk mengucurkan dana guna pembangunan fisik normalisasi Kali Angke, sebagai bagian dari solusi jangka panjang pengendalian banjir di Kota Tangerang.
Normalisasi Kali Angke: Proyek Strategis Atasi Banjir di Wilayah Rawan
Kepala Dinas PUPR Kota Tangerang, Taufik Syahzaeni, menyampaikan bahwa kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kali Angke dan Kali Sabi menjadi titik fokus normalisasi. Wilayah-wilayah terdampak seperti Kecamatan Pinang, Karang Tengah, Ciledug, Cipondoh, dan sekitarnya menjadi prioritas utama karena selama ini sering mengalami banjir akibat kapasitas aliran yang tidak memadai.
"Kami dalam proses koordinasi terakhir diminta segera menyelesaikan pembebasan lahan di sepanjang Kali Angke. Setelah itu, pemerintah pusat akan siap menggelontorkan dana untuk pelaksanaan konstruksi fisik," ujar Taufik seperti dilansir laman resmi Pemkot Tangerang, Selasa 15 Juli 2025.
Dalam proyek ini, Pemkot Tangerang bertanggung jawab atas proses pembebasan lahan menggunakan anggaran perubahan tahun ini. Sedangkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir akan ditangani oleh pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane.
Perkuat Infrastruktur Turap dan Perencanaan Teknis DED
Selain fokus pada normalisasi sungai, Pemkot Tangerang juga tengah menyusun Detail Engineering Design (DED) sebagai bagian dari rencana penguatan turap di sejumlah titik rawan. Hal ini dilakukan sebagai respons terhadap banjir yang terjadi karena rembesan dan limpasan air sungai akibat turap yang sudah tak mampu menahan volume air.
Halaman Selanjutnya
"Kami juga sudah memperbaiki turap-turap yang bocor dan rembes, serta melaporkannya ke pemerintah pusat dan provinsi karena ini menyangkut kewenangan lintas wilayah," jelas Taufik.
