Lemahnya Fungsi Inspektorat Disorot, Kasus Korupsi DLH Tangsel Jadi Sorotan Tajam

VIVA Tangerang – Sorotan tajam terhadap kinerja Inspektorat Daerah Tangerang Selatan kembali mengemuka, menyusul mencuatnya dugaan kasus korupsi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangsel. Salah satu penggiat politik lokal, Sony, menilai lemahnya fungsi pengawasan internal turut membuka celah terjadinya penyimpangan anggaran dan praktik korupsi.

Menurut Sony, peran Inspektorat seharusnya menjadi garda terdepan dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Namun hingga kini, fungsi tersebut dinilai masih jauh dari harapan.

“Kalau memang ada temuan korupsi, ya harus ditindak tegas. Tapi yang terjadi, pengawasan internal seperti tidak berjalan maksimal,” kata Sony saat ditemui pada Sabtu, 19 April 2025.



Kadis DLH Tangsel Ditetapkan Jadi Tersangka

Photo :

• Yanto

Inspektorat Dinilai Tak Mampu Cegah Korupsi

Sony menegaskan, sekadar adanya temuan dari Inspektorat tak serta merta menunjukkan pencegahan yang efektif. Ia menyoroti bahwa laporan internal yang dilakukan sering kali tidak berujung pada penindakan konkret.

“Yang jadi masalah, meskipun ada deteksi, praktik korupsi tetap terjadi. Artinya, ada yang salah dengan cara kerja Inspektorat. Bisa jadi karena mereka kurang independen,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menganggap kasus korupsi di DLH Tangsel hanyalah puncak gunung es dari permasalahan manajemen birokrasi yang lebih besar. Sony juga menyebut bahwa persoalan semacam ini tak hanya terjadi sekali dua kali, namun sudah menjadi pola yang terus berulang.

“Ini hanya satu contoh dari banyak kasus. Tata kelola pemerintahan di Tangsel memang harus diperbaiki. Banyak yang belum terungkap,” imbuhnya.

Tata Kelola Pemerintahan Disebut Seperti ‘Auto Pilot’

Tak hanya menyentil kinerja Inspektorat, Sony juga mengkritisi arah kebijakan pemerintahan kota secara umum yang menurutnya berjalan tanpa kejelasan.

"Kadang rasanya kayak Tangsel ini jalan sendiri, seperti auto pilot. Ya, secara fisik mungkin terlihat berkembang, tapi kalau dilihat dari sisi tata kelolanya, masih lemah,” katanya dengan nada prihatin.

Sony mendorong adanya pembenahan sistemik terhadap mekanisme pengawasan, termasuk memperkuat peran Inspektorat agar tidak bergantung semata pada laporan dari masyarakat.

“Selama ini masih banyak laporan dari publik yang malah dianggap remeh atau dicurigai sebagai bentuk sensasi. Padahal seharusnya itu jadi bahan evaluasi. Inspektorat harus aktif, bukan hanya menunggu laporan,” tegasnya.

Pejabat Tinggi Daerah Harus Siap Bertanggung Jawab

Menanggapi isu yang menyeret nama Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam pusaran kasus ini, Sony menekankan pentingnya menghormati proses hukum yang tengah berlangsung.

“Saya nggak tahu pasti keterlibatannya. Tapi kalau nanti penyidikan dari Kejaksaan membuktikan adanya keterlibatan, ya siapa pun harus bertanggung jawab,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu, termasuk bila mengarah ke pejabat tinggi daerah.

“Kalau memang proses hukum sampai menyeret pejabat, harus ada tindakan tegas. Kita tunggu saja hasil penyidikannya,” pungkas Sony.

Tag SEO: korupsi DLH Tangsel, Inspektorat Tangsel, pengawasan keuangan daerah, Sony Tangsel, tata kelola pemerintahan, kasus korupsi Tangsel, peran inspektorat daerah, birokrasi Tangsel