Puluhan Anggota Parlemen Inggris Desak Pemerintah Segera Akui Negara Palestina

Tangerang – Sebanyak hampir 60 anggota parlemen dari Partai Buruh Inggris mendesak pemerintah Inggris untuk segera memberikan pengakuan resmi terhadap Palestina sebagai sebuah negara berdaulat. Seruan ini dilaporkan oleh The Guardian pada Sabtu (12/7) lalu.

Dalam surat terbuka tersebut, para wakil rakyat di Negeri Britania Raya juga menuntut pemerintah Inggris bertindak cepat menghentikan apa yang mereka sebut sebagai praktik “pembersihan etnis” yang terus berlangsung di Gaza.

Desakan ini digagas oleh kelompok Labour Friends of Palestine and the Middle East, dan mendapatkan dukungan tanda tangan dari 59 anggota parlemen lintas fraksi, mulai dari blok moderat hingga sayap kiri. Surat ini telah dilayangkan kepada Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, pada Kamis pekan lalu.

Mereka mendesak David Lammy agar segera menekan Israel untuk membatalkan rencana pembangunan yang disebut sebagai “kota kemanusiaan” berupa tenda-tenda darurat di kawasan reruntuhan Rafah, Gaza Selatan. Para legislator menilai proyek tersebut merupakan bentuk pemindahan paksa warga sipil Palestina, yang pada akhirnya bertujuan menghapus eksistensi Palestina dari peta dunia.

“Dengan rasa prihatin mendalam, kami menyampaikan surat ini sehubungan dengan pengumuman Kepala Pertahanan Israel yang berniat memindahkan secara paksa seluruh penduduk sipil Palestina di Gaza ke kamp di Rafah yang sudah porak-poranda, tanpa memberi mereka opsi keluar dari wilayah tersebut,” demikian kutipan isi surat yang menyoroti rencana ini sebagai tindakan “pembersihan etnis”.

Lebih lanjut, para anggota parlemen Partai Buruh meminta pemerintah Inggris tidak hanya memulihkan pendanaan untuk Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) dan membantu upaya pembebasan para sandera, tetapi juga memberlakukan embargo dagang terhadap barang-barang yang dihasilkan di pemukiman ilegal Israel di wilayah pendudukan Tepi Barat.

Menurut mereka, kegagalan Inggris mengakui Palestina sebagai negara justru akan melemahkan kebijakan solusi dua negara yang selama ini menjadi sikap resmi, sekaligus memberi ruang status quo yang pada akhirnya memicu aneksasi wilayah Palestina secara de facto.

Halaman Selanjutnya

Hingga saat ini, pemerintahan baru Partai Buruh belum mengeluarkan pernyataan resmi untuk mengubah kebijakan terkait pengakuan negara Palestina.