PM Jepang Shigeru Ishiba Tolak Reshuffle dan Perluasan Koalisi Usai Pemilu

Tangerang – Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba menyatakan pada Senin (21/7) bahwa dirinya tidak memiliki rencana untuk melakukan reshuffle kabinet maupun mengundang partai lain untuk bergabung dalam koalisi yang berkuasa, meskipun hasil pemilu terbaru menunjukkan kemunduran signifikan bagi pemerintahannya.

Koalisi penguasa yang terdiri dari Partai Demokrat Liberal (LDP) dan Partai Komeito gagal meraih target 50 kursi untuk mempertahankan mayoritas di majelis tinggi parlemen Jepang. Kekalahan ini dinilai sebagai pukulan politik yang cukup telak, namun Ishiba bersikukuh bahwa arah pemerintahannya tidak akan berubah.

"Dalam situasi saat ini, saya tidak memikirkan perubahan susunan kabinet, maupun memperluas kerja sama politik dengan partai lain di luar Komeito," ujar Ishiba dalam konferensi pers usai penghitungan suara. Ia juga menegaskan bahwa perombakan posisi dalam kabinet tidak masuk dalam agenda dekat pemerintah.

Ishiba mengakui bahwa hasil pemilu ini merupakan “penghakiman keras dari masyarakat,” dan oleh karena itu, ia berjanji akan lebih membuka jalur komunikasi serta dialog dengan partai-partai oposisi untuk membahas berbagai kebijakan penting ke depan. “Kami akan memperluas dialog lintas partai demi menjaga stabilitas politik nasional,” tambahnya.

Meskipun berada dalam tekanan politik yang tinggi, Ishiba juga menegaskan bahwa dirinya tidak akan mundur dari jabatan perdana menteri. Ia menekankan pentingnya stabilitas pemerintahan dalam menghadapi berbagai tantangan serius, seperti perundingan perdagangan dengan Amerika Serikat, inflasi yang terus meningkat, serta potensi bencana alam besar di wilayah Tokyo dan sepanjang Palung Nankai yang dikenal rawan gempa bumi.

Berdasarkan hasil resmi pemilu majelis tinggi yang digelar Minggu (20/7), koalisi LDP-Komeito kehilangan 19 kursi, menyebabkan mereka tidak lagi menguasai mayoritas baik di majelis tinggi maupun majelis rendah. Saat ini, majelis tinggi terdiri atas 248 kursi, dengan 100 kursi berasal dari sistem perwakilan proporsional dan 148 sisanya dipilih melalui distrik pemilihan.

Dalam pemilu kali ini, sebanyak 522 kandidat bersaing memperebutkan 125 kursi, terdiri dari 50 kursi berdasarkan daftar partai dan 75 kursi dari distrik pemilihan langsung. Anggota majelis tinggi akan menjabat selama enam tahun, dan pemilu diadakan setiap tiga tahun untuk setengah dari total kursi.

Ketidakmampuan koalisi penguasa mempertahankan mayoritas ini dinilai dapat memperlambat proses legislasi dan menantang stabilitas politik Jepang ke depan. Namun, Ishiba menyatakan komitmennya untuk tetap memimpin pemerintahan dan menjaga keberlangsungan kebijakan di tengah dinamika politik yang terjadi.