AS Tinggalkan UNESCO, China: Itu karena Tunggakan yang Tak Pernah Dibayar

Tangerang – Pemerintah Tiongkok memberikan tanggapan terhadap keputusan Amerika Serikat untuk kembali menarik diri dari keanggotaan UNESCO. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menyoroti bahwa langkah AS ini bukan yang pertama kali. Ia menegaskan bahwa negara tersebut memang sudah cukup lama menunggak pembayaran iuran keanggotaan di organisasi internasional itu.

“Ini adalah ketiga kalinya Amerika keluar dari UNESCO. Bahkan sebelumnya pun, mereka telah lama tidak melunasi kewajiban iuran,” ujar Guo dalam konferensi pers di Beijing, Rabu (23/7).

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump pada Selasa (22/7) mengumumkan penarikan resmi Amerika dari keanggotaan UNESCO. Keputusan tersebut dilatarbelakangi tudingan bahwa UNESCO mendukung isu-isu sosial progresif yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai yang diusung pemerintah AS.

Wakil Juru Bicara Gedung Putih, Anna Kelly, menyebut bahwa UNESCO telah menjadi lembaga yang mendorong agenda pemecah belah dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip kebijakan luar negeri "America First".

Namun, China justru menilai sebaliknya. Guo Jiakun menegaskan bahwa UNESCO memiliki peran penting dalam membangun kerja sama internasional di bidang pendidikan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan, serta dalam memperkuat perdamaian global dan integrasi antarbangsa.

“Organisasi ini didirikan untuk mempererat kerja sama internasional dan mendorong pembangunan bersama. Mundurnya AS bertolak belakang dengan semangat tersebut,” tegas Guo.

China menegaskan komitmennya dalam mendukung penuh misi UNESCO dan mengajak negara-negara anggota lainnya untuk tetap berada di jalur multilateralisme. Dalam peringatan 80 tahun PBB, Guo juga menyerukan agar seluruh negara menghormati tatanan internasional yang berdasarkan hukum dan prinsip Piagam PBB.

Halaman Selanjutnya

Sementara itu, Departemen Luar Negeri AS melalui juru bicaranya, Tammy Bruce, menyatakan bahwa keputusan mundur dari UNESCO akan mulai berlaku efektif pada 31 Desember 2026. Ia menyebut keputusan ini sejalan dengan kepentingan nasional AS dan menuding bahwa pengakuan UNESCO terhadap Negara Palestina sebagai anggota telah memperkeruh netralitas organisasi tersebut.