PBB Peringatkan Israel Hentikan Rencana Pembangunan Permukiman Ilegal di Tepi Barat

Tangerang – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali menegaskan sikapnya terhadap rencana pembangunan permukiman Israel di wilayah Tepi Barat yang diduduki. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, meminta Israel segera menghentikan proyek di area E1 karena dianggap melanggar hukum internasional dan mengancam prospek perdamaian.

1. Area E1 Jadi Titik Panas Konflik

Area E1 terletak di sebelah timur Yerusalem, di antara kota tersebut dan permukiman Ma'ale Adumim. Kawasan ini sangat strategis dan menjadi salah satu wilayah paling diperdebatkan dalam konflik Israel-Palestina.

2. Potensi Memisahkan Tepi Barat

Jika pembangunan dilanjutkan, E1 akan memisahkan Tepi Barat bagian utara dan selatan. Kondisi ini dikhawatirkan akan merusak kemungkinan terbentuknya Negara Palestina yang berkelanjutan dan terhubung secara geografis.

3. Dinyatakan Melanggar Hukum Internasional

Juru bicara Sekjen PBB, Stephane Dujarric, menegaskan bahwa permukiman Israel di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, telah berulang kali dinyatakan sebagai pelanggaran hukum internasional. PBB menilai, pembangunan ini memperkuat pendudukan dan memicu ketegangan.

4. Dampak pada Solusi Dua Negara

PBB menilai pembangunan permukiman di E1 secara sistematis melemahkan solusi dua negara yang diharapkan menjadi jalan damai antara Israel dan Palestina. Proyek ini dianggap merongrong kelangsungan hidup negara Palestina di masa depan.

5. Penolakan Dunia Internasional

Rencana pembangunan di E1 sebenarnya telah dibekukan selama bertahun-tahun akibat penolakan dari berbagai pihak internasional. Namun, rencana itu kembali mencuat, memicu reaksi keras dari PBB dan komunitas global.

PBB menyerukan Israel untuk menghentikan pembangunan di E1 demi menjaga peluang perdamaian dan solusi dua negara. Wilayah ini bukan hanya simbol sengketa, tetapi juga kunci penting bagi masa depan Palestina. (Antara)