UNRWA Desak Israel Akui Tanggung Jawab atas Krisis Kelaparan di Gaza
- VIVA
Tangerang – Badan PBB untuk pengungsi Palestina, UNRWA, menuntut Israel segera menghentikan penyangkalan terkait bencana kelaparan yang kini melanda Jalur Gaza. Kepala UNRWA, Philippe Lazzarini, melalui pernyataan di media sosial pada Sabtu (23/8), menegaskan bahwa Israel harus bertanggung jawab atas krisis kemanusiaan yang diciptakan oleh agresinya.
“Sekarang saatnya otoritas Israel berhenti menolak kenyataan kelaparan yang mereka sebabkan di Gaza,” ujar Lazzarini.
Ia juga menyerukan kepada seluruh pihak yang memiliki pengaruh politik maupun diplomatik untuk segera bertindak demi menghentikan penderitaan rakyat Palestina. “Setiap jam sangat berharga. Semua yang punya kekuatan harus menggunakannya dengan tekad dan tanggung jawab moral,” tambahnya.
Berdasarkan laporan Klasifikasi Fase Ketahanan Pangan Terpadu (IPC), sistem pemeringkatan kelaparan global yang didukung PBB, kondisi di Gaza resmi dikategorikan sebagai bencana kelaparan pada Jumat (22/8). Bahkan, IPC memprediksi krisis pangan parah akan semakin meluas ke wilayah tengah dan selatan Gaza pada akhir September.
Sejak Israel melancarkan agresi militer ke Gaza pada Oktober 2023, lebih dari 62.000 warga Palestina tewas. Selain korban jiwa akibat serangan udara dan darat, ribuan lainnya meninggal karena kelaparan, penyakit, serta migrasi paksa. Infrastruktur vital di Gaza, termasuk rumah sakit dan fasilitas air bersih, juga hancur lebur.
Tekanan internasional terhadap Israel semakin meningkat. Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Selain itu, Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait perang di Gaza.
Krisis Gaza kini menjadi salah satu tragedi kemanusiaan terbesar abad ini, dengan dunia internasional terus mendesak langkah konkret untuk menghentikan penderitaan rakyat Palestina.
