5 Fakta Penangkapan Tiga Truk Pengangkut Tinja Buang Limbah Sembarangan di Jakarta Timur

Ancaman Hukuman Berat

Kepala Seksi Operasi Satpol PP Jakarta Timur, Charles Siahaan, menjelaskan bahwa para pelaku terancam pidana kurungan 10 hingga 60 hari atau denda antara Rp100 ribu hingga Rp20 juta. Kasus ini sudah masuk ke tahap Berita Acara Perkara (BAP) dan akan segera dibawa ke sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring).

“Kami ingin memberikan efek jera. Kepatuhan pelaku usaha menjadi kunci mencegah pencemaran lingkungan seperti ini terulang kembali,” tegas Charles.

5 Fakta Kasus Pembuangan Limbah Tinja Ilegal di Jakarta Timur

1. Baca Juga :

   Lemahnya Fungsi Inspektorat Disorot, Kasus Korupsi DLH Tangsel Jadi Sorotan Tajam

   Pelaku Berstatus Residivis
   PT Putra Ogan Sejahtera sudah tercatat dua kali melakukan pelanggaran serupa pada tahun 2022. Fakta ini menunjukkan adanya kelemahan kepatuhan meskipun sudah pernah ditindak.

2. Tiga Armada, Tiga Pemilik Berbeda
   Dari tiga truk yang diamankan, hanya satu milik perusahaan, sedangkan dua lainnya milik perseorangan. Ini membuktikan bahwa pelanggaran tidak hanya dilakukan oleh perusahaan besar, tetapi juga individu.

3. Baca Juga :

   Kejati Banten Ditantang Berani Bongkar Semua Pihak yang Terlibat Kasus Korupsi DLH Tangsel Senilai Rp75 miliar

   Lokasi Strategis Tapi Rawan
   Jalan DI Panjaitan adalah jalur utama dengan saluran drainase besar yang terhubung ke badan air lain. Pencemaran di titik ini berpotensi menyebar cepat ke wilayah hilir.

4. Ancaman Kesehatan Nyata
   Limbah tinja mengandung bakteri berbahaya seperti E. coli yang bisa memicu penyakit diare, tifus, dan hepatitis A. Pembuangan ilegal meningkatkan risiko wabah penyakit.

5. Aturan Sudah Tegas
   Pasal 21 huruf c Perda Nomor 8 Tahun 2007 dengan jelas melarang pembuangan limbah sembarangan. Sanksinya mencakup pidana kurungan, denda, hingga pencabutan izin usaha.

Halaman Selanjutnya

Kasus ini menjadi bukti bahwa pembuangan limbah tinja secara sembarangan masih menjadi masalah serius di Jakarta. Penegakan hukum yang konsisten, pengawasan rutin, dan kesadaran pelaku usaha menjadi kunci agar pencemaran lingkungan bisa ditekan. (Antara)