Ahli Hukum: Bupati Bisa Diberhentikan Jika Kebijakan Tidak Libatkan Masyarakat

Dengan mekanisme hukum yang jelas, proses pemberhentian kepala daerah di Indonesia menekankan keseimbangan antara hak masyarakat untuk berpartisipasi dan prosedur legal yang harus dijalankan, memastikan tindakan politik tidak semata didasarkan pada tekanan massa.