KPK Pertimbangkan Panggil Menteri Kesehatan Terkait Dugaan Korupsi Proyek RSUD Kolaka Timur
- ANTARA
Pada 12 Agustus 2025, penyidik KPK melakukan penggeledahan di Kantor Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes di Jakarta. Hingga 14 Juli 2025, KPK belum menggeledah ruangan lain di Kemenkes terkait kasus ini.
Kasus Proyek RSUD Kolaka Timur
Kasus ini terkait peningkatan kelas RSUD dari Kelas D menjadi Kelas C dengan nilai proyek Rp126,3 miliar, bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Proyek ini merupakan bagian dari program Kemenkes untuk meningkatkan kualitas 12 RSUD menggunakan dana internal Kemenkes, serta 20 RSUD lainnya dengan dana DAK bidang kesehatan. Pada 2025, Kemenkes mengalokasikan total Rp4,5 triliun untuk program peningkatan fasilitas RSUD di seluruh Indonesia.
KPK terus menindaklanjuti kasus ini untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik, sambil menilai kemungkinan keterlibatan pejabat tinggi termasuk Menteri Kesehatan sebagai saksi kunci.
