ID Pers Jurnalis CNN Akhirnya Dikembalikan Istana
- Istimewa
VIVA Tangerang – Kisruh pencabutan kartu identitas pers milik jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia, akhirnya menemukan titik terang. Biro Pers Sekretariat Presiden telah resmi mengembalikan kembali ID pers khusus liputan Istana tersebut pada Senin, 29 September 2025, setelah sempat menuai sorotan publik di media sosial.
Sebelumnya, kartu pers Diana sempat dicabut usai ia melontarkan pertanyaan mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta. Tindakan pencabutan ini sontak menimbulkan kritik, terutama terkait kebebasan pers di lingkungan Istana.
Berdasarkan foto yang beredar luas, kartu identitas tersebut diserahkan langsung oleh pejabat Biro Pers kepada Diana. Pengembalian ini dilakukan setelah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah tengah mencari jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Kami sudah meminta Biro Pers membangun komunikasi dengan CNN Indonesia dan mencari solusi terbaik. Intinya, komunikasi harus terus dijaga,” ujar Prasetyo Hadi usai menghadiri rapat bersama Presiden Prabowo di kediaman Kertanegara, Minggu malam, 28 September 2025.
Pertemuan resmi antara pihak CNN Indonesia dan Biro Pers pun dijadwalkan berlangsung pada Senin pagi, sebelum akhirnya ID pers Diana dikembalikan. Ketika ditanya apakah Presiden Prabowo menaruh perhatian khusus pada insiden ini, Prasetyo hanya menegaskan bahwa cukup dirinya yang mengetahui hal tersebut.
Di sisi lain, Pemimpin Redaksi CNN Indonesia TV, Titin Rosmasari, sebelumnya mengonfirmasi pencabutan kartu pers tersebut. Ia menjelaskan bahwa peristiwa itu terjadi pada Sabtu, 27 September 2025, sekitar pukul 19.15 WIB, ketika seorang petugas Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) datang langsung ke kantor CNN Indonesia untuk mengambil kartu pers Diana.
Titin menyebut redaksi terkejut atas langkah pencabutan yang dilakukan tanpa alasan resmi. CNN Indonesia juga telah melayangkan surat resmi kepada BPMI dan Mensesneg untuk meminta klarifikasi lebih lanjut. “Kami tentu mempertanyakan dasar pencabutan ID Pers tersebut,” tegas Titin.
