Prabowo Perintahkan TNI-Polri Tutup 1.000 Tambang Timah Ilegal di Bangka Belitung
- ANTARA
VIVA Tangerang – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menginstruksikan TNI, Polri, dan Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk melaksanakan operasi besar-besaran dalam menutup ribuan tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Aksi tegas ini ditujukan untuk menghentikan praktik penyelundupan timah yang selama ini merugikan negara hingga puluhan triliun rupiah.
Dalam arahannya di Jakarta, Senin (29/9/2025), Prabowo menegaskan bahwa sekitar 1.000 tambang ilegal di Bangka Belitung telah lama menjadi sumber penyelundupan timah, di mana hampir 80 persen hasilnya diekspor secara ilegal. Operasi yang dimulai sejak 1 September 2025 tersebut diprediksi mampu menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp22 triliun dalam empat bulan terakhir tahun ini, bahkan hingga Rp45 triliun sampai tahun 2026.
“Bangka Belitung selama ini dikenal sebagai pusat tambang timah dunia, namun sayangnya dikuasai oleh tambang ilegal. Mulai September, saya perintahkan operasi besar untuk menutup seluruh jalur penyelundupan. Tidak ada lagi sampan atau kapal ferry yang bisa membawa timah keluar secara ilegal,” tegas Presiden.
Para penyelundup timah diketahui menggunakan berbagai cara untuk mengirimkan hasil tambang ke luar daerah, mulai dari perahu kecil hingga kapal penumpang. Dengan adanya operasi terpadu, jalur-jalur tersebut kini ditutup rapat.
Tak hanya fokus pada tambang timah, Prabowo juga menyoroti potensi besar mineral tanah jarang (rare earth) yang terkandung dalam limbah tambang timah di Bangka Belitung. Mineral ini memiliki nilai tinggi di pasar global, terutama untuk industri teknologi. Presiden pun memerintahkan Bea Cukai untuk merekrut ahli kimia guna memastikan kandungan mineral berharga dalam limbah tambang tersebut bisa diidentifikasi dengan baik.
“Jangan sampai kita anggap limbah itu tak berguna, padahal di dalamnya terkandung rare earth yang sangat berharga. Ini aset bangsa yang harus dijaga,” ujar Prabowo.
Lebih lanjut, Prabowo menegaskan komitmennya untuk menertibkan tambang ilegal lainnya, termasuk nikel, batu bara, dan bauksit. Ia menekankan pentingnya negara mengambil alih atau menutup tambang ilegal agar kebocoran penerimaan negara dapat dihentikan.
