Wali Kota Tangerang Siap Evaluasi Perwal Nomor 14 Tahun 2025 Terkait Hak Keuangan DPRD

Lebih lanjut, Sachrudin menyampaikan bahwa evaluasi akan melibatkan pihak Kementerian Hukum, Kementerian Dalam Negeri, serta Pemerintah Provinsi Banten. Tujuannya, memastikan langkah yang diambil tidak menimbulkan persoalan hukum di masa mendatang dan tetap sesuai regulasi.

“Kita perlu merespons aspirasi masyarakat dengan tepat. Oleh karena itu, pembahasan akan dilakukan bersama Kemendagri, Kementerian Hukum, dan provinsi, sehingga keputusan yang diambil selaras dengan aturan dan transparan,” tambahnya.

Dengan langkah ini, Pemkot Tangerang berharap masyarakat mendapatkan kepastian terkait hak keuangan dan administratif DPRD, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap proses kebijakan pemerintah.