Rencana 2.339 Permukiman Ilegal Israel Ancam Masa Depan Desa-Desa Palestina di Tepi Barat

“Ini adalah bentuk aneksasi de facto yang menyulitkan mobilitas warga Palestina dan menghapus harapan akan solusi dua negara,” demikian pernyataan resmi Biro PLO.

Rencana ini juga mencerminkan kerja sama sistemik antara pejabat tinggi Israel, termasuk Menteri Keuangan Bezalel Smotrich yang mendorong ekspansi, dan Menteri Pertahanan Israel Katz yang memberikan perlindungan kepada pemukim.

Eskalasi Kekerasan dan Pendudukan

Data yang dirilis Otoritas Palestina menunjukkan bahwa sepanjang paruh pertama tahun 2025, setidaknya 2.153 serangan dilakukan oleh pemukim ilegal di wilayah pendudukan, menyebabkan empat warga Palestina tewas.

Lebih jauh, sejak pecahnya perang di Jalur Gaza, 998 warga Palestina tewas dan lebih dari 7.000 lainnya terluka di Tepi Barat akibat kekerasan oleh militer Israel dan pemukim ilegal, menurut Kementerian Kesehatan Palestina.

Bahkan pada Kamis lalu, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir mengumumkan pembentukan satuan kepolisian khusus yang terdiri dari pemukim ilegal — langkah yang dinilai sebagai upaya memperdalam kendali Israel atas Tepi Barat.

Reaksi Internasional: PBB dan ICJ Menolak

Halaman Selanjutnya

Masyarakat internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), telah lama menyatakan bahwa seluruh permukiman Israel di wilayah pendudukan adalah ilegal menurut hukum internasional, khususnya Konvensi Jenewa Keempat.