Kanada Tegaskan Larangan Ekspor Senjata ke Gaza, Bantah Tuduhan Kirim Amunisi ke Israel

Tangerang – Pemerintah Kanada kembali menegaskan kebijakan tegas mereka terkait larangan ekspor senjata yang berpotensi digunakan dalam konflik di Gaza. Dalam pernyataan resmi yang dirilis Sabtu (3/8), Menteri Luar Negeri Kanada, Anita Anand, membantah laporan dari 29 Juli 2025 yang menyebutkan bahwa Kanada masih mengirimkan senjata ke Israel. Ia menjelaskan bahwa sejak Januari 2024, Kanada tidak mengeluarkan izin baru untuk barang-barang terkendali yang bisa digunakan di Gaza. Bahkan, seluruh izin yang sempat diterbitkan sebelumnya telah dibekukan dan masih ditangguhkan hingga saat ini.

Anand menegaskan bahwa setiap ekspor alat militer dari Kanada wajib melalui proses perizinan resmi. Pelanggaran terhadap kebijakan ini bisa dikenakan sanksi berat, mulai dari denda, penyitaan barang, hingga tuntutan pidana. Ia juga menambahkan, tidak ada satu pun mortir yang diekspor dari Kanada ke Israel sejak sebelum penghentian izin dilakukan. “Kami tidak akan membiarkan produk buatan Kanada ikut memperpanjang konflik ini,” ujarnya dengan tegas.

Klarifikasi atas Laporan yang Dinilai Menyesatkan

Menanggapi laporan dari empat organisasi masyarakat sipil yang menyebut adanya aliran senjata Kanada ke Israel, pihak Kementerian Luar Negeri Kanada menilai bahwa informasi dalam laporan tersebut tidak sepenuhnya akurat. Salah satu temuan yang disebut sebagai “peluru” ternyata hanyalah proyektil jenis paintball, lengkap dengan perlengkapan yang justru menghambat penggunaan amunisi asli. Peralatan itu, menurut Anand, tidak bisa digunakan dalam pertempuran dan tetap memerlukan izin ekspor yang tidak akan diberikan oleh otoritas Kanada.

Laporan tersebut sebelumnya disampaikan oleh empat LSM, yaitu World Beyond War, Palestinian Youth Movement, Canadians for Justice and Peace in the Middle East, dan Independent Jewish Voices. Mereka mengklaim memiliki bukti berupa dokumen komersial dan data dari Otoritas Pajak Israel yang menunjukkan adanya ekspor amunisi dari perusahaan Kanada ke Israel. Namun, pemerintah Kanada bersikukuh bahwa klaim tersebut tidak didukung oleh bukti yang sah dan telah dibantah dengan penjelasan teknis yang rinci.

Halaman Selanjutnya